SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Nasional PKB Dukung Kader Gerindra Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Ini Kata Cak Imin

PKB Dukung Kader Gerindra Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Ini Kata Cak Imin

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat berada di Magelang, Jawa Tengah, Senin 16 November 2026. (Beritasatu.com/Priyo Budi Santoso)

Jakarta (Suara Kalbar) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak akan mengusulkan kader internalnya untuk mengisi posisi calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya, partai tersebut memilih mendukung kandidat yang berasal dari Partai Gerindra.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat berada di Magelang, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).

Muhaimin yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan, PKB tidak berencana mengajukan nama dari internal partai. Mereka justru mendorong agar kandidat pengganti Gibran berasal dari Gerindra.

“PKB tidak mengusulkan dirinya sendiri. Kita mengusulkan calon dari Gerindra,” kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, sikap tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi antarkekuatan politik dinilai penting untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan.

Dukungan PKB kepada kandidat dari Gerindra turut menambah dinamika pembahasan mengenai sosok yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden. Meski begitu, pernyataan tersebut belum mengarah pada satu nama tertentu yang akan diusulkan.

Di sisi lain, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Artinya, kewenangan mengajukan dua kandidat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara kedua nama tersebut melalui sidang sesuai mekanisme konstitusional.

Dengan demikian, dukungan partai politik terhadap kandidat tertentu belum serta-merta menentukan siapa yang akan menduduki posisi wakil presiden. Keputusan akhir tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.

Sumber: Beritasatu.com

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play