Masuk Nominasi IGA 2026, Pemprov Kalbar Paparkan Inovasi GERAI-KU dan SIDEKAP

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pertama kalinya berhasil masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Dalam ajang tersebut, Kalbar menjadi satu dari 57 pemerintah daerah yang lolos nominasi dari seluruh Indonesia.

Capaian ini menjadi langkah penting bagi Pemprov Kalbar dalam mendorong pengembangan inovasi daerah, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Dalam tahapan penilaian IGA 2026, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan  memaparkan perkembangan dan capaian inovasi daerah secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026).

Pemaparan tersebut dinilai oleh dewan juri yang berasal dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.

Dua inovasi unggulan yang menjadi materi paparan Pemprov Kalbar adalah GERAI-KU dan SIDEKAP. Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat, masing-masing pada sektor ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Gubernur Ria Norsan mengatakan, keberhasilan Kalbar masuk nominasi IGA 2026 merupakan sebuah pencapaian sekaligus motivasi untuk terus membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.

“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Namun, yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Berdasarkan data 2026, Kalimantan Barat telah mencatat sebanyak 76 inovasi daerah. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen di antaranya telah memasuki tahap penerapan, enam inovasi atau 7,89 persen berada pada tahap inisiatif, sedangkan tiga inovasi atau 3,95 persen masih dalam tahap uji coba.

Dari sisi jenis pengembangan, sebanyak 53,95 persen merupakan inovasi digital dan 46,05 persen lainnya berupa inovasi non-digital.

Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah GERAI-KU, yakni program yang dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap komoditas pangan, terutama telur dan daging ayam.

Melalui GERAI-KU, pemasaran produk dilakukan dengan menghubungkan peternak atau produsen secara langsung kepada konsumen. Skema ini bertujuan memangkas rantai distribusi, memberikan kepastian harga bagi peternak, sekaligus menyediakan produk dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain mendukung pengendalian inflasi dan stabilisasi pasokan pangan, GERAI-KU juga menjadi sarana pengembangan UMKM peternakan serta mendukung pelaksanaan kegiatan pasar murah.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GERAI-KU telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram dengan nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar. Dari kegiatan tersebut, manfaat ekonomi yang diterima konsumen tercatat sebesar Rp514,4 juta.

Volume produk yang difasilitasi juga mengalami peningkatan sebesar 90,7 persen dibandingkan tahun 2025.

Pelaksanaan inovasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, hingga peternak.

Bahkan, GERAI-KU telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang sebagai upaya memperluas jangkauan manfaat program bagi masyarakat.

Sementara itu, inovasi unggulan lainnya adalah SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi yang dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.

SIDEKAP hadir sebagai solusi atas sistem pelaporan insiden keselamatan pasien yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan berbasis kertas. Dengan sistem digital terintegrasi, proses pelaporan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut insiden dapat dilakukan lebih efektif dan terdokumentasi.

Sistem ini mengedepankan tiga prinsip utama, yakni No Name, No Shame, dan No Blame. Prinsip tersebut memberikan ruang kepada tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tanpa kekhawatiran terhadap identitas, stigma, maupun tindakan saling menyalahkan.

Dengan pendekatan tersebut, pelaporan insiden lebih diarahkan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.

SIDEKAP juga dilengkapi sejumlah fitur, di antaranya pelaporan daring, verifikasi dan penilaian insiden, analisis akar masalah atau Root Cause Analysis, pemberian rekomendasi, pemantauan, hingga dashboard perkembangan laporan secara real time.

Dari sisi implementasi, penggunaan SIDEKAP menunjukkan peningkatan jumlah laporan. Pada 2024 tercatat sebanyak 89 laporan, kemudian meningkat menjadi 204 laporan pada 2025. Sementara pada Januari hingga Juni 2026, jumlah laporan mencapai 392.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator tumbuhnya keterbukaan tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden, sekaligus memperkuat budaya keselamatan pasien dan manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.

Ria Norsan menegaskan, inovasi dan komunikasi merupakan dua aspek penting dalam kepemimpinan pemerintahan. Inovasi harus mampu menghasilkan solusi nyata, sedangkan komunikasi diperlukan agar kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami serta melibatkan masyarakat.

Untuk memastikan keberlanjutan inovasi, Pemprov Kalbar juga telah mengintegrasikan pengembangan inovasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 serta indikator kinerja utama perangkat daerah.

Selain itu, Pemprov Kalbar mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai sarana informasi berbagai inovasi perangkat daerah, sekaligus membangun forum diskusi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi.

Gubernur berharap seluruh perangkat daerah terus menghasilkan inovasi yang berkelanjutan, memiliki dampak terukur, serta dapat direplikasi oleh daerah lain.

“Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui capaian nominasi IGA 2026 dan pengembangan berbagai inovasi tersebut, Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

‎IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS