KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Bupati Pemalang ke BPK untuk Atur Hasil Audit
Jakarta (Suara Kalbar)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran uang dari Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan tersebut berkaitan dengan upaya pengaturan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
Penyidik KPK menelusuri kemungkinan adanya komunikasi antara Anom dan sejumlah pihak di BPK Perwakilan Jawa Tengah. Komunikasi tersebut didalami untuk mengungkap dugaan intervensi terhadap hasil audit, termasuk kemungkinan pengurangan hingga penghilangan temuan pemeriksaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih mengumpulkan bukti untuk memastikan dugaan pemberian uang kepada pihak BPK.
“Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu dalam penyidikan perkara ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap eks kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Temuan Audit
Budi menjelaskan, dugaan pengondisian hasil audit keuangan Pemkab Pemalang memiliki kemiripan dengan pola yang ditemukan dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan praktik dropping temuan BPK, yakni pengurangan atau penghilangan temuan dalam proses pemeriksaan keuangan.
Penyidik kini berupaya mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Penelusuran tidak hanya menyasar jajaran BPK di tingkat perwakilan daerah, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pejabat di kantor pusat.
“Dugaannya demikian (pihak BPK sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” jelasnya.
Budi menegaskan, pengembangan penyidikan masih terbuka apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Ia mencontohkan penanganan perkara di Muara Enim, ketika penyidik tidak hanya memeriksa pihak BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di tingkat pusat.
“Ya, oleh karena itu pada perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat,” ungkap Budi.
Kepala BPK Jawa Tengah Pernah Diperiksa
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Ahmad Luthfi HR sebagai saksi dalam perkara ini pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Pemalang.
Saat itu, Budi menyampaikan bahwa Ahmad Luthfi yang menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah dimintai keterangan mengenai kemungkinan adanya pengondisian hasil pemeriksaan keuangan daerah.
“Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” kata Budi.
KPK juga mendalami dugaan praktik serupa yang sebelumnya ditemukan dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Menurut Budi, penyidik melihat adanya kemiripan pola dugaan pengaturan temuan pemeriksaan BPK di sejumlah daerah.
“Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang,” tuturnya.
Meski demikian, hingga kini KPK belum mengungkap secara pasti siapa pihak yang diduga menerima uang maupun berapa nilai dana yang berkaitan dengan pengaturan hasil audit Pemkab Pemalang.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang nonaktif, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA) yang disebut sebagai orang kepercayaan Anom, serta Lilik Budi Suprianto (LBS) dari kalangan swasta.
Satu tersangka lainnya adalah Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), yang disebut bekerja sebagai staf administrasi KPK.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Anom diduga menjalankan praktik pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris. Dari praktik tersebut, uang yang diduga berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,98 miliar.
Sebagian uang tersebut diduga diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto. Lilik disebut mengaku dapat membantu mengurus perkara di KPK dengan memanfaatkan hubungan keluarganya dengan seorang pegawai di lembaga antirasuah tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan tersangka serta melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara.
Kini, penyidikan turut berkembang pada dugaan keterlibatan pihak BPK dalam pengaturan hasil audit keuangan Pemkab Pemalang.
Kendati demikian, dugaan aliran uang dan pengondisian hasil pemeriksaan tersebut masih dalam tahap pendalaman. KPK belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru terkait dugaan pengaturan audit BPK tersebut.
Sumber: Beritasatu.com





