Pemprov Kalbar Perkuatkan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan Potensi Cuaca Ekstrem
Pontianak (Suara Kalbar) — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi dinamika cuaca dan iklim pada periode musim hujan 2026 dan menjelang tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memberikan sambutan pada kegiatan Press Release Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang DAR, Jumat (2/10/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada BMKG Pusat dan BMKG Kalimantan Barat yang secara konsisten menyediakan informasi prediksi musim serta pemutakhiran cuaca dan iklim secara berkala.
Menurutnya, bagi pemerintah daerah, informasi cuaca dan iklim memiliki nilai strategis yang tidak hanya menjadi rujukan meteorologis, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
“Informasi ini menjadi salah satu masukan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana, penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga upaya menekan laju inflasi agar tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan, kondisi iklim Kalimantan Barat tahun ini menuntut kewaspadaan ekstra. Kondisi tersebut ditandai dengan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalbar dibandingkan kondisi normal, serta perubahan karakteristik musim yang perlu diantisipasi bersama.
Kondisi tersebut berpotensi diikuti curah hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat yang dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan, dan tanah longsor.
“Kita tidak ingin berpindah dari satu risiko ke risiko lainnya tanpa kesiapan. Pengalaman menghadapi karhutla (kebakaran hutan dan lahan) dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan kita menghadapi musim hujan,” tegasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur meminta seluruh jajaran perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadikan data dan prediksi BMKG sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi di lapangan.
Koordinasi lintas sektor yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah dan instansi teknis lainnya perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem.
“Langkah penyesuaian aktivitas dan mitigasi juga perlu dilakukan oleh para pelaku dunia usaha, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik, agar kegiatan operasional tetap berjalan aman serta dapat meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem,” jelasnya.
Selain pemerintah dan dunia usaha, Gubernur menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.
Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Gubernur, berkomitmen memperkuat sinergi bersama BMKG, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) dan mempercepat respons dalam menghadapi potensi bencana.
Gubernur berharap kegiatan press release tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika dan anomali iklim.
“Mari kita bangun budaya siaga sebelum terjadi, tanggap ketika terjadi, dan cepat dalam melakukan pemulihan. Dengan kerja bersama dan kepedulian seluruh pihak, kita dapat menjaga masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, M.Sc., jajaran Forkopimda Kalbar, para bupati/wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait.
Penulis: Tim Liputan
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS






