Pemprov Kalbar dan ATR/BPN Perkuat Sinergi Pertanahan dan Tata Ruang

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas saat Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan  menerima audiensi Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar yang baru, Nurhadi Putra, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (7/10/2026).

Audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar yang baru dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan membahas sejumlah hal terkait penyelenggaraan pertanahan serta penataan ruang di Kalbar.

Gubernur Ria Norsan menyambut baik kedatangan Nurhadi Putra beserta jajaran. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan diperlukan untuk mendukung pembangunan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

“Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalbar dan ATR/BPN diharapkan dapat terus membangun komunikasi sehingga setiap permasalahan dapat ditangani secara terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, sinergi juga penting dalam aspek penataan ruang agar kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

“Yang jelas, kebijakan pembangunan daerah perlu berjalan sejalan dengan rencana tata ruang agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara tertib dan mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar Nurhadi Putra menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemprov Kalbar.

Ia mengatakan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mendukung percepatan penyelesaian berbagai agenda pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi lintas sektor, kita berharap berbagai agenda pertanahan dapat ditangani secara bersama-sama dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Nurhadi berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemprov Kalbar dan Kanwil ATR/BPN Kalbar di bawah kepemimpinannya.

“Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat, sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pertanahan yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Melalui koordinasi yang semakin erat, Pemprov Kalbar bersama Kanwil ATR/BPN Kalbar berkomitmen mendorong tata kelola pertanahan dan tata ruang yang tertib dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung pemanfaatan lahan yang sesuai dengan ketentuan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS