Hutan Terbakar, Mahasiswa Dipukul, Gubernur Kalbar Ria Norsan Tak Muncul

Pontianak (Suara Kalbar) – Demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di Bundaran Digulis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, berubah ricuh. Aksi menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan ini diwarnai pemukulan terhadap mahasiswa. Kericuhan berlanjut hingga malam Rabu, 21 Oktober 2026. Massa awalnya menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Setelah itu, massa melanjutkan demonstrasi ke kawasan Bundaran Digulis Untan.

Di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, massa terlibat kericuhan dengan Satpol PP. Di Bundaran Digulis, massa terlibat kericuhan dengan sekelompok ormas.

Ironis. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, tidak sudi menemui demonstran. Tuli. Tidak peduli kondisi saat ini. Parah.

Para demonstran membawa sejumlah tuntutan. Tuntutan mencakup penanganan karhutla, transparansi pemerintahan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Bentrok Massa Meluas

Perwakilan mahasiswa DEMA IAIN Pontianak, Fiqi, merinci tujuh mahasiswa kampusnya mengalami pemukulan dalam bentrokan aksi sebelumnya, Selasa, 20 Oktober 2026.

Jumlah korban dari seluruh elemen massa diperkirakan lebih banyak. Data korban masih perlu didata.

“Tujuh mahasiswa IAIN terpukul. Keseluruhan saya rasa banyak sekali,” kata Fiqi di kawasan Bundaran Digulis Untan Pontianak.

Fiqi menyebutkan, pihaknya akan mengumpulkan keterangan dari peserta aksi mengaku menjadi korban.

Langkah ini memastikan jumlah korban dan mengawal proses penanganan kasus. Ia menuding anggota organisasi kemasyarakatan terlibat dalam insiden tersebut.

“Kami ingin kasus ini diusut tuntas. Pelanggar diadili setegas mungkin,” ujar Fiqi menjelaskan.

Perlu Adanya Transparansi

Di tengah aksi diwarnai bentrokan, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka informasi mengenai korporasi diduga terlibat dalam Karhutla.

Fiqi menilai pemerintah belum memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas perusahaan dimaksud. Pemerintah juga belum menjelaskan perkembangan pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap pihak diduga bertanggung jawab.

“Korporasi kemarin disampaikan Pak Gub. Tidak ada transparansi. Korporasi apa? Hari ini semua di ambang ambigu,” ujar Fiqi.

Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan karhutla. Masyarakat berhak mengetahui langkah hukum terhadap perusahaan diduga terlibat.

Mahasiswa tidak ingin kebakaran terus berulang tanpa kejelasan penyebab dan pertanggungjawaban pihak terbukti melanggar.

Selain menuntut transparansi, mahasiswa mengaku kecewa. Gubernur Kalbar tidak menemui mereka secara langsung.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, tidak mendengarkan aspirasi dan tidak memberikan jawaban atas tuntutan disampaikan.

“Kami kecewa sekali. Tidak ada satu pun gubernur menampakkan diri untuk menjawab keresahan kami,” ujar Fiqi.

Fiqi menegaskan, aksi ini bentuk kemarahan mahasiswa dan masyarakat terhadap berbagai persoalan di Kalimantan Barat.

Mereka menilai kekayaan sumber daya alam daerah semestinya diikuti kebijakan melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rabu malam pukul 23.00 WIB, setelah sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan massa hingga menutup sebagian Jalan Ahmad Yani Pontianak, massa akhirnya membubarkan diri.

Data korban menjadi sorotan. Tujuh mahasiswa IAIN Pontianak terpukul. Korban lain belum terdata rapi.

Angka resmi belum muncul. Pemerintah belum membuka posko informasi korban. Kampus belum merilis keterangan resmi.

Ormas disebut terlibat. Kepolisian belum merinci pihak bertanggung jawab. Aparat belum menjelaskan kronologi bentrokan.

Gubernur Ria Norsan belum memberi pernyataan tegas. Publik menunggu langkah hukum. Jangan biarkan pemukulan menjadi rutinitas.

Jangan biarkan korban berjuang sendiri. Jangan biarkan data korban menguap. Kritik keras layak mengalir.

Aksi mahasiswa menyoroti kasus Karhutla. Asap karhutla menyengat. Korporasi diduga terlibat.

Pemerintah belum transparan. Identitas perusahaan belum terbuka. Proses hukum belum jelas.

Rakyat menanggung dampak. Kekayaan alam melimpah. Kesejahteraan rakyat tertinggal. Lingkungan rusak.

Kebijakan semestinya melindungi warga. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, semestinya menemui demonstran.

Miris. Gubernur memilih pagar kekuasaan. Gubernur pura-pura tuli. Gubernur pura-pura bisu. Parah.

Aksi berlanjut malam. Massa menutup sebagian Jalan Ahmad Yani. Petugas kepolisian mengejar massa.

Massa membubarkan diri pukul 23.00 WIB. Demo selesai. Persoalan belum selesai. Karhutla belum tuntas.

Transparansi belum nyata. Korban belum adil. Mahasiswa belum puas. Publik belum puas. Kritik terus bergema.

Jangan berhenti di pembubaran massa. Jangan berhenti di pernyataan kosong. Jangan berhenti di janji manis.

Bukti lapangan menentukan. Data korban menentukan. Langkah hukum menentukan. Gubernur Ria Norsan menentukan.

Rakyat Kalimanan Barat menuntut jawaban. Rakyat Kalimanan Barat menuntut keadilan. Rakyat Kalbar menuntut transparansi.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS