SPBU di Sanggau Antre Panjang, Wabup Susana Pimpin Rakor Lintas Sektoral Tata Kelola BBM

Foto bersama usai rakor (suarakalbar.co id/cok)

Sanggau (Suara Kalbar) – Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah strategis yang menjadi jalur perlintasan antarwilayah, dengan mobilitas kendaraan yang terus meningkat. Di sisi lain, jumlah dan kapasitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersedia belum mengalami peningkatan secara signifikan. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya antrean panjang, terganggunya kelancaran lalu lintas, serta pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.

Merespons kondisi tersebut, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama FORKOPIMDA Kabupaten Sanggau, PT Pertamina Patra Niaga, perangkat daerah terkait, serta seluruh pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Sanggau, di Aula Baperida Sanggau, Selasa (15/09/2026).

Wabup Susana menegaskan, rapat koordinasi ini merupakan langkah bersama untuk mencari solusi dan memperkuat tata kelola BBM agar berjalan lebih tertib, adil, transparan, dan tepat sasaran.

“Rapat koordinasi ini merupakan langkah bersama untuk mencari solusi dan memperkuat tata kelola BBM agar berjalan lebih tertib, adil, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas serta kenyamanan masyarakat,” ujar Susana.

Adapun beberapa langkah penting yang menjadi perhatian dan akan dikawal bersama, antara lain:

1. Penataan pengisian BBM bersubsidi. Diarahkan agar satu kendaraan melakukan pengisian BBM bersubsidi satu kali per hari pada SPBU yang sama. Langkah ini bertujuan mencegah pengisian berulang serta praktik pelangsiran yang dapat mengurangi kesempatan masyarakat lainnya memperoleh BBM.

2. Penataan jalur BBM nonsubsidi. Seluruh SPBU diminta memastikan pelayanan dan jalur pengisian Pertamax, Dexlite, serta BBM nonsubsidi lainnya tetap berjalan lancar, sehingga masyarakat pengguna BBM nonsubsidi tidak ikut terdampak oleh antrean BBM bersubsidi.

3. Penataan harga BBM di tingkat kios dan pengecer. Pemkab memahami kios atau pengecer memiliki peran penting, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari SPBU. Namun berdasarkan informasi di lapangan, terdapat selisih harga eceran yang cukup tinggi dibandingkan harga resmi di SPBU

4. Meningkatkan transparansi informasi stok BBM. SPBU perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai ketersediaan stok BBM, sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean ketika persediaan sudah kritis atau habis.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan SPBU. Seluruh pengelola dan operator SPBU diminta memberikan pelayanan yang jujur, tertib, transparan, profesional, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

6. Menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Terhadap pihak yang terbukti melakukan penimbunan, pelangsiran, atau penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wabup Susana mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan melakukan pengawasan bersama.

“Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Sanggau, persoalan BBM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, SPBU, maupun aparat penegak hukum. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban, menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta bersama-sama melakukan pengawasan. Apabila menemukan praktik yang merugikan masyarakat, sampaikan melalui saluran yang tepat agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Sanggau untuk memastikan BBM tersedia secara adil dan tepat sasaran.

“Kita ingin BBM tersedia secara adil, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Mari kita jaga Sanggau bersama. Bersama kita tata, bersama kita kawal, demi pelayanan publik yang lebih baik dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau,” pungkas Susana.

Penulis: Darmansyah