Rapat Forkopimda Kalbar, Penanganan Karhutla dan Ketahanan Pangan Jadi Perhatian

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berkembang di masyarakat. Di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ketahanan dan ketersediaan pangan, kondisi lingkungan dan kualitas udara, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga ketersediaan air bersih.

Ria Norsan mengatakan, rapat Forkopimda menjadi momentum untuk memperbarui informasi sekaligus menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang terjadi di Kalimantan Barat.

“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” kata Ria Norsan.

Menurutnya, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian dan produksi pangan.

Bahkan, Karhutla yang terjadi di sekitar kawasan pertanian dikhawatirkan dapat memicu gagal panen. Karena itu, pemerintah melakukan langkah mitigasi sejak dini untuk menekan potensi kerugian.

“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.

Api Masih Ditemukan di Ketapang dan Kubu Raya

Terkait perkembangan Karhutla, Ria Norsan menyebut masih terdapat titik api di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri.

Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut diperlukan tidak hanya dalam proses pemadaman, tetapi juga pencegahan, pemantauan titik api serta penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.

Dari sisi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.

“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegas Norsan.

Debit Sungai Menurun, Air Bersih Jadi Perhatian

Selain Karhutla, rapat Forkopimda turut membahas kondisi sejumlah sungai yang mulai mengalami penurunan debit air.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan masyarakat maupun kelancaran distribusi logistik di sejumlah wilayah.

Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Norsan menyebut sejumlah daerah dan permukiman masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Bahkan, air PDAM di sejumlah wilayah mulai terpengaruh kondisi lingkungan sehingga terasa asin.
“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin,” ungkapnya.

Untuk membantu masyarakat, sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat mulai bergerak mendistribusikan air bersih. Di antaranya Bala Komando dan mahasiswa GMNI.

Pemerintah Provinsi Kalbar, kata Norsan, akan mendukung gerakan tersebut agar distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Rapat juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Penertiban Kedepankan Edukasi dan Pembinaan

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menerima laporan masyarakat mengenai sejumlah aktivitas yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

Ia meminta Satpol PP mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penertiban diminta tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan.

“Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka,” katanya.

Norsan menegaskan, setiap langkah pemerintah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pencegahan, pembinaan dan penertiban dilakukan secara proporsional dengan tetap menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat.

Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama unsur pimpinan daerah memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai persoalan strategis.

Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan Karhutla, menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan air bersih serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS