Prof Wajidi Tekankan Kebijakan Pemerintah dan Kearifan Lokal untuk Rawat Moderasi Beragama

Pontianak (Suara Kalbar)  — Keberagaman suku, etnis, budaya, dan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dinilai perlu dikelola melalui penguatan moderasi beragama yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat, serta lembaga pendidikan.

Hal itu disampaikan pakar pendidikan sekaligus tokoh agama Kalimantan Barat, Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag., saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Moderasi Beragama Lanjutan di Aula Sultan Syarif Abdurahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (16/9/2026).

Seminar yang mengusung tema “Penguatan Moderasi Beragama dan Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal” tersebut membahas pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

Dalam pemaparannya, Prof. Wajidi mengatakan keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, merupakan sebuah keniscayaan atau sunnatullah. Karena itu, perbedaan tidak semestinya menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dikelola secara bijak sebagai kekuatan sosial.

Menurutnya, perhatian terhadap generasi masa kini menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika pemahaman keagamaan yang terus berubah.

“Merawat pemahaman keagamaan generasi hari ini sangat penting agar tidak terjadi pergeseran pemahaman yang berpotensi memicu ketidakharmonisan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas,” ujar Prof. Wajidi.

Ia menjelaskan, penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal setidaknya membutuhkan tiga pilar utama.

Pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki posisi strategis dalam menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Menurut Prof. Wajidi, tradisi serta budaya masyarakat yang dipelihara secara baik dapat menjadi perekat sosial dalam kehidupan masyarakat yang multikultural.

Kedua, kesadaran kolektif dan peran tokoh agama. Moderasi beragama, katanya, tidak dapat berjalan hanya melalui kebijakan pemerintah. Diperlukan keterlibatan tokoh agama, pemuka masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sinergi berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran dan menjaga kerukunan hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Ketiga, penguatan pondasi rohani dan akhlak. Prof. Wajidi menilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai harus dimulai dari kualitas rohani dan akhlak setiap individu.

Kualitas spiritual tersebut, lanjutnya, akan berpengaruh terhadap cara seseorang menyikapi perbedaan, menghormati orang lain, membangun toleransi, dan menciptakan kedamaian di lingkungan sosial.

“Kalau pondasi rohani dan akhlaknya baik, maka akan tercermin dalam sikap dan perilakunya terhadap orang lain, termasuk dalam menghargai perbedaan,” jelasnya.

Seminar nasional tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah, akademisi, tokoh agama, guru, dan mahasiswa. Hadir pula Pj Wali Kota Pontianak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, serta sejumlah narasumber nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan Prof. H. M. Mas’ud Sa’id, M.M., Ph.D.

Melalui seminar tersebut, penguatan moderasi beragama dan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Barat sebagai daerah yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.

Dengan demikian, nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup damai dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penulis:  Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS