China Minta Menkeu Suahasil Hadiri Pertemuan APEC di Hong Kong Oktober 2026

Suara Kalbar – Pemerintah China berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadiri pertemuan para menteri keuangan negara anggota APEC yang dijadwalkan berlangsung di Hong Kong pada Oktober 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Suahasil telah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri agenda tersebut setelah dirinya menerima permintaan dari sejumlah pejabat tinggi China.

Permintaan itu disampaikan dalam rangkaian pertemuan Luhut dengan pejabat China di Beijing. Menurut Luhut, pemerintah China secara khusus menanyakan kemungkinan kehadiran Suahasil dalam APEC Finance Ministers’ Meeting.

“Dalam perbincangan saya, mereka tanya, ‘Bisa tidak Pak Menteri Suahasil hadir di APEC Ministerial Meeting di Hong Kong?’. Saya telepon Pak Sua, dan Pak Sua akan hadir. Mereka senang,” kata Luhut di Beijing, Jumat (18/9/2026).

Hong Kong dijadwalkan menjadi tuan rumah APEC Finance Ministers’ Meeting pada Oktober 2026. Pertemuan tersebut akan mempertemukan para menteri keuangan dan pejabat senior bidang keuangan dari 21 ekonomi anggota APEC, termasuk perwakilan organisasi internasional.

Agenda para menteri keuangan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan APEC 2026. Selanjutnya, para pemimpin ekonomi APEC dijadwalkan bertemu di Shenzhen pada November 2026.

Selain kehadiran Suahasil dalam pertemuan APEC, Luhut mengatakan pemerintah China juga berharap Indonesia melanjutkan penerbitan Panda Bond.

“Juga mereka ingin agar Pak Sua melanjutkan Panda Bond dan Pak Sua mau, jadi mereka senang sekali,” ujar Luhut.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Luhut melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi China. Di antaranya Menteri Luar Negeri Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, serta Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Zheng Shanjie.

Dalam pertemuannya dengan Wang Yi, Luhut mengatakan pihak China turut menyoroti pentingnya kepastian kebijakan bagi pelaku usaha dan investor yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia.

“Saat pertemuan dengan Menlu Wang Yi, dia hanya minta kepastianlah, kepastian aturan. Kalau ada perubahan aturan, jangan tiba-tiba. Mereka juga paham aturan bisa berubah, tapi jangan kaget-kaget. Ya, saya jelaskan karena Indonesia masih dalam masa transisi. Sekarang setelah 1-2 tahun sudah mulai ada aturan tetap,” jelas Luhut.

Sebelum melanjutkan agenda di Beijing, Luhut menghadiri undangan Dewan Ekonomi dan Sosial China (CESC) di Hangzhou pada 15 September 2026. Forum tersebut diikuti perwakilan dari sekitar 20 negara.

Menurut Luhut, forum itu menjadi kesempatan bagi negara-negara peserta untuk bertukar pandangan mengenai kondisi geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak pasti.

“Di sana ada 20 negara, jadi kita bertukar pandangan. Saya baca di sana negara-negara Global South ingin bersatu karena sekarang dunia terfragmentasi, ketidakjelasan soal perang Iran-AS dan kapan Selat Hormuz dibuka. Dampaknya masih luas dan susah diprediksi,” ungkap Luhut.

Luhut menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang tidak berpihak pada satu blok kekuatan tertentu. Pada saat yang sama, Indonesia terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai negara.

Ia juga menyebut kondisi ekonomi domestik menjadi salah satu modal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Modal kita cukup kuat: ekonomi tumbuh 5,1%, inflasi terkendali di bawah 3%, rasio utang masih di bawah 40%, jauh lebih sehat dari banyak negara maju,” kata Luhut.

Dalam kunjungan ke China tersebut, Luhut didampingi Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Sekretaris Eksekutif DEN Setiwan Hario Seto, Direktur Eksekutif DEN Mochammad Firman Hidayat, anggota DEN Heriyanto Irawan, serta Penasihat Khusus Bidang Hubungan Internasional Jona Widhagdo Putri.

Sumber: Beritastau.com