Ketua DPRD Sanggau: APBD Minim, Dukungan CSR Perusahaan Untuk Bangun Infrastruktur

Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Hengki (Darmansyah/suarakalbar.co.id)

Sanggau (Suara Kalbar) – Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyoroti minimnya APBD Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikannya menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait pembangunan yang kurang dirasakan.

Hengki menjelaskan, APBD Kabupaten Sanggau tahun 2026 hanya berkisar Rp1,6 triliun.

“Ya memang seperti yang kita ketahui APBD Kabupaten Sanggau untuk tahun 2026 ini hanya berkisar di angka 1,6 triliun. Dan dari 1,6 triliun itu untuk gaji pegawai saja sudah 59 persen, kurang lebih 937 miliar,” ujar Hengki.

Sisa anggaran, lanjutnya, digunakan untuk belanja operasional dan kegiatan. Alhasil porsi untuk fisik dan pembangunan di OPD menjadi sangat terbatas.

“Terus ditambah dengan belanja-belanja operasional kegiatan-kegiatan, untuk fisik dan pembangunan itu hanya untuk OPD itu kurang lebih dibagi,” katanya.

Menurut Hengki, akar permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga stunting berawal dari pertumbuhan ekonomi yang terhambat infrastruktur.

“Kalau bicara infrastruktur, bicara pembangunan, bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau layanan dasar dari masyarakatnya tidak dipenuhi. Akar dari permasalahan pendidikan, akar dari permasalahan kesehatan, termasuk stunting, itu kan berawal dari pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ia mencontohkan kondisi jalan di Sanggau. Saat ini kemantapan jalan kabupaten hanya sekitar 27 persen, sementara 73 persen atau sekitar 700 kilometer masih belum mantap.

“Kabupaten Sanggau ini hanya memiliki kemantapan jalan itu hanya kurang lebih di angka 27 persen. Bahkan yang belum mantap itu di angka 73 persennya. Ada kurang lebih 700 kilo jalan Sanggau yang belum kondisi mantap itu menjadi tanggung jawab Kabupaten. Dan Sanggau memang tidak berdaya,” tegasnya.

Hengki juga menyoroti terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sanggau.

“Karena sumber-sumber PAD Sanggau ini kan hanya retribusi hotel, opsi pajak, dan terus yang restoran. Karena dua sumber kekayaan Sanggau itu yaitu perkebunan dan pertambangan itu semuanya sudah diambil oleh pusat kewenangannya,” ucapnya.

“Kalau itu dikembalikan ke daerah Sanggau ini jauh lebih maju dari daerah-daerah lain. Kita memiliki luas yang luar biasa,” tambahnya.

Untuk mengatasi keterbatasan APBD, Hengki mengusulkan agar CSR perusahaan di Sanggau dikelola bersama oleh pemerintah daerah dengan fokus pada infrastruktur.

Ia menyebut sudah berdiskusi dengan Bupati, Kajari, Kapolres, Forkopimda dan pihak perusahaan termasuk PT Antam.

“kami Forkompimda akan berkoordinasi dengan pihak-pihak perusahaan bagaimana memanfaatkan CSRnya. Karena satu-satunya solusi bagaimana Sanggau ini bisa maju dan bagaimana infrastruktur itu bisa baik,” kata Hengki.

Ide yang diusulkan adalah “5 Zona Alat Berat”. CSR infrastruktur dari seluruh perusahaan dikumpulkan menjadi satu, lalu digunakan untuk membeli alat berat dan memperbaiki jalan secara bertahap.

“Misalnya dari sekian item dari infrastruktur itu, udahlah untuk CSR itu. Yang infrastruktur ini posnya dikelola oleh pemerintah daerah, minta semua perusahaan ini patungan. Kemarin Antam oke kok setuju katanya, ini lebih baik nih Pak Ketua katanya, ide ini bagus nih,” ungkapnya.

“Supaya misalnya Antam ini misalnya setiap tahunnya untuk infrastruktur mereka poskan 500 juta. Untuk perusahaan yang lain-lainnya, terkumpullah semuanya misalnya 20 miliar dari infrastruktur. Bisa kita beli alat berat untuk 3 titik atau 3 zona untuk tahun pertama, tahun kedua 2 zona lagi. Tahun berikutnya mereka tinggal operasional dan lain-lainnya, maka jalan yang rusak di Kabupaten Sanggau ini bisa kita atasi dan perbaiki,” jelasnya.

Ia menilai selama ini penyaluran CSR masih parsial dan dikelola perusahaan, sehingga dampaknya kurang terasa secara kabupaten.

“Setiap investor yang datang atau setiap investasi yang datang itu kan datang ke Kabupaten Sanggau, bukan ke Kecamatan A atau Kecamatan B atau Kecamatan C, tapi ke Kabupaten Sanggau. Maka ada salah satu kecamatan seperti Jangkang yang tidak punya perusahaan, apa yang mereka bisa harapkan?” ujarnya.

Hengki menyebut dalam waktu dekat Pemkab Sanggau akan memanggil seluruh perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk membahas skema pengelolaan CSR bersama.

“Dalam waktu dekat kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda, dalam waktu dekat mulai dari akhir bulan ini kita sudah panggil semua perusahaan, atau di awal September, kita akan panggil semua perusahaan-perusahaan yang ada baik itu pertambangan, perkebunan untuk membagi dana CSRnya untuk dikelola untuk satu fokus untuk infrastruktur supaya Sanggau ini bisa maju, masyarakatnya bisa baik dan perekonomian bisa tumbuh,” pungkas Ketua DPRD Sanggau.

Penulis: Darmansyah