Hadiri Rakor Penanganan Karhutla, Gubernur Kalbar Tekankan Kesiapsiagaan dan Pencegahan

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar),  Ria Norsan menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan penguatan langkah pencegahan dalam menghadapi peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan juga diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dalam rakor, Ria Norsan menyampaikan perkembangan terkini kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas lahan yang terbakar telah mencapai 28.680,47 hektare dari total kawasan hutan di Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 8,31 juta hektare.

“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.

Minta Dukungan Teknologi Modifikasi Cuaca

Sebagai bagian dari upaya penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Menurut Norsan, perangkat dan dukungan TMC telah tersedia, namun pelaksanaannya masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.

“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu dapat mencegah karhutla meluas seperti yang pernah terjadi pada 2019.

“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.

Masyarakat Diminta Patuhi Aturan Pembukaan Lahan

Norsan menegaskan Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha hingga masyarakat.

Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Menurutnya, regulasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas, namun pelaksanaannya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelasnya.

Ia menekankan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah api merambat ke lahan lain dan berkembang menjadi karhutla yang lebih luas.

“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambah Norsan.

Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah Jadi Perhatian

Lebih lanjut, Norsan menyebut sejumlah wilayah yang saat ini menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah.

Wilayah tersebut mendapat perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi, khususnya ketika kondisi cuaca kering.

Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya diminta memperkuat koordinasi serta meningkatkan kewaspadaan di lapangan.

“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.

Kemarau dan El Niño Tingkatkan Risiko

Kewaspadaan tersebut semakin penting di tengah kondisi iklim 2026. Informasi BMKG menunjukkan fenomena El Niño 2026 telah aktif dengan intensitas kuat. Puncak musim kemarau secara umum diprediksi berlangsung pada Agustus 2026, dengan sejumlah wilayah berpotensi mengalami kondisi yang lebih kering dari normal.

Kondisi kemarau yang lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih panjang dapat meningkatkan risiko kekeringan sekaligus karhutla. Karena itu, kesiapsiagaan lintas sektor menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi peningkatan kejadian kebakaran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha dan masyarakat dalam memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan efektif.

Ria Norsan kembali menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama. Setiap titik api harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS