Sekda Kalbar Dorong Kolaborasi Pentahelix Percepat Penurunan Stunting Menuju Indonesia Emas 2045

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut dinilai harus dimulai dari keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson,  saat membuka Rapat Koordinasi dan Reviu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Aula Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (27/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga mengukuhkan Duta Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) sebagai bagian dari penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya menekan angka stunting di Kalimantan Barat.

Harisson menegaskan, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan keluarga sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Fokus utama kita tentu bagaimana menyiapkan generasi emas tahun 2045 melalui keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Menurut Harisson, persoalan stunting tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kalau menurut saya, penyebab paling mendasar stunting adalah kemiskinan. Selain itu, masih ada keterbatasan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi, mulai dari remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita,” katanya.

Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi sejak dini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak, kata dia, harus mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan hingga usia balita agar dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

“Anak-anak kita harus tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Itu hanya bisa dicapai apabila kebutuhan gizinya terpenuhi sejak sebelum lahir hingga usia balita. Karena itu, edukasi kepada keluarga menjadi sangat penting,” tegasnya.

Harisson juga mengungkapkan bahwa upaya penurunan kemiskinan menjadi salah satu strategi mendasar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menekan prevalensi stunting.

“Syukur alhamdulillah angka kemiskinan di Kalbar sudah turun menjadi sekitar 6,6 persen. Ini menunjukkan berbagai program pengentasan kemiskinan mulai memberikan hasil. Namun pekerjaan kita belum selesai karena persoalan stunting masih harus kita tangani bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyoroti masih adanya perbedaan data prevalensi stunting antara hasil pencatatan rutin daerah dengan survei nasional. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar seluruh intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

“Data yang dilaporkan melalui sistem pencatatan rutin menunjukkan angka stunting sudah turun. Namun hasil survei dari Kementerian Kesehatan masih menunjukkan angka yang lebih tinggi. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Harisson menegaskan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.

“Kalau ingin sebuah program berhasil, maka kita harus menggunakan pendekatan pentahelix. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, media, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat,” katanya.

Ia menilai Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) merupakan bentuk nyata semangat gotong royong dalam membantu keluarga yang berisiko mengalami stunting.

“Program Genting harus menjadi gerakan bersama. Kita perlu mengajak perusahaan, lembaga, organisasi sosial, tokoh masyarakat hingga individu yang memiliki kemampuan untuk ikut menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Dengan gotong royong, saya yakin hasilnya akan jauh lebih baik,” tutup Harisson.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Nyigit Wudi Amini, S.Sos., M.Sc., mengatakan transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga semakin memperkuat peran pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Transformasi ini mempertegas bahwa pembangunan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, seluruh program prioritas kami diarahkan untuk memperkuat kualitas keluarga sejak dini,” ujarnya.

Nyigit menjelaskan, Kalimantan Barat telah menuntaskan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tingkat provinsi. Sementara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang telah menyelesaikan dokumen tersebut secara penuh sebagai pedoman pembangunan kependudukan di daerah.

Ia juga mengungkapkan capaian menggembirakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) pada semester pertama 2026.

“Alhamdulillah, Kalbar menjadi peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan Program Genting dengan 13.548 keluarga sasaran atau mencapai 116 persen. Kami berharap dengan dikukuhkannya para Duta Genting, partisipasi masyarakat dan dunia usaha akan semakin besar dalam membantu keluarga berisiko stunting,” ungkapnya.

Selain Program Genting, implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), serta program Lansia Berdaya juga menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, pihaknya masih mendorong peningkatan peserta KB baru, pelayanan KB pascapersalinan, serta pendampingan calon pengantin melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (eLSimil).

“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin menyamakan langkah, berbagi praktik baik, sekaligus menyusun strategi bersama agar capaian pembangunan keluarga, Program Bangga Kencana, dan percepatan penurunan stunting pada semester kedua tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal,” tutup Nyigit.

Rapat koordinasi tersebut diikuti perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari seluruh kabupaten/kota, mitra pembangunan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta para penyuluh KB se-Kalimantan Barat, baik secara luring maupun daring.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS