Pakar Unair Soroti Harga Buku yang Kian Mahal, Ancam Budaya Literasi Indonesia

Suara Kalbar – Meningkatnya harga buku di tengah bangkitnya tren literasi di Indonesia dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya membangun budaya membaca masyarakat. Kebijakan pengenaan pajak terhadap sebagian buku juga dikhawatirkan semakin mempersempit akses masyarakat terhadap bahan bacaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dosen Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Meinia Prasyesti Kurniasari, mengatakan harga buku menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya daya beli masyarakat terhadap bahan bacaan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena di satu sisi minat masyarakat terhadap literasi terus menunjukkan tren positif melalui kemunculan bookfluencer dan berbagai komunitas membaca yang aktif di media sosial.

Meinia menilai kehadiran bookfluencer menjadi angin segar bagi perkembangan literasi di Indonesia. Para kreator konten buku dinilai mampu mengubah anggapan bahwa membaca merupakan aktivitas yang membosankan menjadi kegiatan yang lebih menarik, khususnya di kalangan generasi muda.

“Bookfluencer menjadi agen literasi modern karena mampu memanfaatkan teknologi digital secara kreatif. Mereka membuat membaca terasa menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan minat baca generasi muda,” kata Meinia dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).

Meski demikian, meningkatnya harga buku justru menjadi tantangan baru yang dapat menghambat berkembangnya budaya membaca di tengah masyarakat.

Menurutnya, tren positif literasi yang dibangun melalui media sosial tidak akan memberikan dampak maksimal apabila masyarakat kesulitan memperoleh buku karena harganya semakin mahal.

“Ini menjadi tantangan besar dalam pengembangan budaya membaca. Daya beli masyarakat terhadap buku akan melemah. Ironisnya, tren bookfluencer yang sedang berkembang tidak berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat membeli buku,” ujarnya.

Meinia menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi saat ini, sebagian besar masyarakat akan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok dibandingkan membeli buku.

Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin mempersempit akses terhadap bahan bacaan apabila harga buku kembali mengalami kenaikan akibat kebijakan perpajakan.

“Kalau harus memilih membeli buku atau bahan pokok, tentu masyarakat akan mendahulukan kebutuhan pokok. Kondisi ini membuat akses terhadap bacaan semakin terbatas,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan budaya membaca tidak hanya bergantung pada harga buku semata.

Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang kuat dan berkelanjutan.

“Kalau memang pemerintah ingin menjadikan budaya membaca sebagai prioritas, sebaiknya kebijakan yang membuat harga buku semakin mahal dapat dipertimbangkan kembali,” tegas Meinia.

Ia juga mengapresiasi berbagai program yang dijalankan pemerintah melalui Perpustakaan Nasional dalam memperkuat peran perpustakaan desa sebagai pusat literasi masyarakat.

Namun, menurutnya, implementasi program tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

“Program penguatan perpustakaan desa sudah cukup masif meski implementasinya belum optimal di semua daerah,” tutupnya.

Meinia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat ekosistem literasi nasional melalui kebijakan yang mendukung akses terhadap buku, peningkatan kualitas perpustakaan, serta kolaborasi dengan berbagai komunitas literasi.

Dengan langkah tersebut, budaya membaca di Indonesia diharapkan semakin berkembang dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh bahan bacaan berkualitas tanpa terbebani oleh tingginya harga buku.

Sumber: Beritasatu.com