Gubernur Ria Norsan Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Peningkatan Kualitas SDM Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Pontianak, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan guna menyelaraskan langkah dalam mempercepat pembangunan manusia di Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Ria Norsan mengapresiasi capaian pembangunan manusia Kalimantan Barat yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2025 mencapai 72,09 atau naik dari 71,19 pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM Tinggi sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi tersebut.

“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Norsan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan angka statistik, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata melalui pelayanan publik yang semakin baik.

“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program strategis yang berfokus pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan Program Internet Gratis untuk Sekolah sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan, mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta menggulirkan Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah).

Menurut Norsan, seluruh anak di Kalimantan Barat harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.

“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah terus memperkuat layanan melalui pengembangan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Upaya tersebut turut mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) Kalimantan Barat pada 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.

Pada dimensi standar hidup layak, berbagai program pengurangan kemiskinan juga terus diperkuat melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur meminta Satgas Percepatan Peningkatan IPM menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah juga diminta menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menutup arahannya, Norsan mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Barat.

“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan di Kalimantan Barat sudah berada pada jalur yang tepat.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan percepatan peningkatan IPM perlu difokuskan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, integrasi data antarinstansi menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Muhammad Saichudin juga mengungkapkan bahwa BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menghasilkan data komprehensif sebagai dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.

“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Coffee Morning tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, para kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Forum yang dikemas dalam suasana santai tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian arahan gubernur, tetapi juga ruang diskusi strategis untuk menyelaraskan program, bertukar gagasan, serta menghimpun berbagai inovasi dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS