Dunia Usaha Diajak Selaraskan CSR dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2027 di Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengajak dunia usaha untuk menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/Corporate Social Responsibility/CSR) dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

Ajakan tersebut disampaikan Harisson saat membuka Forum Penyusunan Dokumen Perencanaan TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (1/7/2026).

Forum ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyusun arah pelaksanaan CSR yang lebih terukur, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui dokumen perencanaan bersama, program CSR diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.

Dalam sambutannya, Harisson mengungkapkan bahwa forum tersebut memiliki arti penting di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp215 miliar. Sementara pada tahun 2026, jumlah pengurangan meningkat menjadi sekitar Rp522 miliar.

“Artinya terdapat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya, namun tidak dapat dimanfaatkan. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” ujarnya.

Harisson menambahkan, kondisi serupa juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, pengurangan dana transfer yang diterima pemerintah daerah di Kalbar diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

“Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Harisson menilai program CSR memiliki peran strategis sebagai instrumen kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengelola ataupun mengambil alih dana CSR perusahaan. Pemerintah hanya ingin membangun kesamaan arah agar program yang dijalankan perusahaan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

“Kami tidak meminta dana CSR diserahkan kepada pemerintah. Dana tersebut tetap dikelola oleh masing-masing perusahaan. Yang kami harapkan adalah adanya keselarasan sehingga program CSR dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah program prioritas yang dapat menjadi fokus penyaluran CSR, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Harisson berharap, dengan adanya dokumen perencanaan bersama, pelaksanaan CSR tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional.

Ia juga memahami bahwa perusahaan kerap menerima berbagai usulan bantuan dari masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, dokumen perencanaan CSR diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi perusahaan dalam menentukan prioritas program yang akan dijalankan.

“Kami memahami banyaknya permohonan bantuan yang masuk kepada perusahaan. Namun melalui forum ini kami ingin memberikan arah mengenai program-program yang menjadi prioritas pemerintah, sehingga pelaksanaan CSR semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial di Kalimantan Barat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berkontribusi membantu masyarakat melalui program CSR. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga pembangunan Kalimantan Barat tetap berjalan optimal meskipun kemampuan fiskal pemerintah daerah sedang menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS