DPRD Kalbar Dukung Tuntutan Mahasiswa, Sebut DBH Daerah Tak Sampai 1 Persen

Pontianak (Suara Kalbar) – Anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa yang mendesak peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kalbar. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan mahasiswa dalam aksi di Bundaran Digulis, Pontianak, sejalan dengan perjuangan yang selama ini dilakukan DPRD Kalbar.

Zulfydar mengatakan persoalan DBH menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia menilai porsi dana yang diterima Kalimantan Barat saat ini masih jauh dari kontribusi daerah sebagai penghasil berbagai komoditas unggulan.

“Saya sangat bangga kepada mahasiswa mengingatkan kepada kita semua terhadap bagi hasil DBH yang memang sangat minimal, hanya 1 persen,” kata Zulfydar saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalbar pada Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan DPRD, nilai sumber daya yang dihasilkan Kalbar mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, dana yang kembali diterima daerah melalui skema DBH dinilai masih sangat kecil.

“Kalau kami hitung dari Rp31 triliun, dana yang kami terima tahun 2025 sekitar Rp230 miliar. Jadi tidak sampai 1 persen,” ujarnya.

Menurut Zulfydar, DPRD Kalbar telah membahas persoalan tersebut sejak tahun lalu. Ia menegaskan bahwa DBH merupakan kewenangan pemerintah pusat karena bersumber dari pajak yang dipungut dan dikelola secara nasional.

“Kami di DPR sudah mulai dari tahun lalu membicarakan ini, karena DBH ini pajaknya langsung dipotong di pusat,” katanya.

Ia menyebut salah satu upaya yang sedang didorong adalah mempercepat optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pintu ekspor Kalbar. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas ekspor tidak lagi bergantung pada provinsi lain.

“Salah satu sisinya memang upaya kita mempercepat Pelabuhan Kijing dan pelabuhan yang memang kita tidak bergantung kepada provinsi lain,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kalbar juga terus mendorong peningkatan persentase DBH yang diterima daerah agar lebih seimbang dengan kontribusi Kalimantan Barat sebagai penghasil sawit, hasil tambang, dan komoditas lainnya.

“Kita harus sama-sama berjuang. Kita sedang mencari mekanisme yang baik, bagaimana DBH itu lebih besar,” katanya.

Zulfydar menegaskan tuntutan mahasiswa terkait DBH tidak bertentangan dengan sikap DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebaliknya, menurut dia, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan hak daerah.

“Jadi saya kira apa yang diperjuangkan mahasiswa, kami sangat mendukung. Sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan DPR,” ujarnya.

Terkait 16 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi di Bundaran Digulis, Zulfydar memastikan seluruh poin akan dibahas sesuai bidang masing-masing komisi di DPRD Kalbar. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah pusat melalui mekanisme resmi.

“16 tuntutan itu pasti akan kami pilah ke komisi masing-masing dan itu akan dibahas di komisi masing-masing,” katanya.

Menurutnya, DPRD juga membuka kemungkinan membawa aspirasi tersebut langsung ke Jakarta sebagaimana yang pernah dilakukan pada aksi mahasiswa sebelumnya.

“Itu nanti konklusinya Ketua DPRD menyampaikan kepada pemerintah pusat dan kepada Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya.

Di akhir wawancara, Zulfydar mengaku memahami alasan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan daerah. Menurutnya, apa yang disampaikan mahasiswa merupakan representasi suara masyarakat yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan.

“Saya sangat mengerti apa yang diwakilkan, disuarakan mahasiswa adalah suara dari masyarakat banyak. Artinya kami memahami itu,” katanya.

Ia menilai gerakan mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, DPRD Kalbar mengaku terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan melalui aksi maupun forum lainnya.

Penulis: Maria