NasDem Kalbar Protes Pemberitaan Tempo, Tegaskan Tak Ada Wacana Merger Partai

Pontianak (Suara Kalbar) – Polemik antara Partai NasDem dan Tempo di tingkat pusat berbuntut hingga daerah. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kalimantan Barat (Kalbar) menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait pemberitaan Majalah Tempo dalam konferensi pers di Pontianak, pada Rabu (15/04/2026).

Sebelumnya, Majalah Tempo menyoroti dinamika internal NasDem, termasuk isu yang dikaitkan dengan wacana penggabungan partai. Pemberitaan tersebut memicu reaksi keras dari kader NasDem di berbagai daerah, bahkan berujung pada aksi protes ke kantor Tempo di Jakarta.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW NasDem Kalbar, Idris Maheru, menilai pemberitaan tersebut tidak tepat dan menyimpang dari gagasan yang sebenarnya disampaikan oleh Ketua Umum Surya Paloh.

“Yang jelas kita memandang itu pemberitaan tidak benar. Tidak benar kenapa? Karena apa yang pernah diwacanakan oleh Ketua Umum Partai Nasional itu adalah politikal blok,” ujarnya.

Idris menjelaskan bahwa konsep yang diusulkan NasDem adalah political blok atau aliansi politik yang lebih kuat, bukan penggabungan partai.

“Politikal Blok itu seperti koalisi yang permanen atau aliansi yang lebih kuat soal kebijakan, baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kebupaten/kota. Tidak hanya sektoral koalisinya seperti selama ini karena selama ini kan koalisinya itu kan bisa jadi di pusat koalisinya ini. Kemudian di provinsi berbeda, di kebupaten berbeda, jadi kita mengusulkan ada aliansi yang lebih kuat, yang kita kenal dengan politikal blok Jadi berblok dia seperti itu, bukan merger,” katanya.

Menurutnya, wacana merger partai sulit diwujudkan karena berbagai faktor, termasuk aspek ideologis dan struktural.

“Nah kalau merger kan susah, sangat susah diwujudkan. Apalagi partai Nasdem itu partai pemenang keempat di tingkat nasional. Kita di Kalbar itu kan pemenang kedua. Bagaimana caranya memerger partai sama-sama memperoleh porsi misalnya. Walaupun mekanismenya ada diatur di undang-undang partai politik, tetapi itu susah untuk diwujudkan. Ada soal ideologis disitu, ada soal struktural. Jadi sangat berat untuk diwujudkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, konsep political blok justru memungkinkan kerja sama antarpartai tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

“Nah oleh karena itu yang diusulkan oleh Nasdem adalah politikal blok Jadi koalisi atau aliansi yang lebih kuat tanpa menghilangkan identitas masing-masing partai politik. Jadi tetap partai politiknya seperti itu. Jadi berbeda, apa yang diungkap oleh Tempo itu sangat berbeda yang kita masukkan,” tegasnya.

Terkait langkah lanjutan, Idris menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur resmi.

“Ya itu sudah ditangani oleh DPP termasuk upaya kita hari ini kita akan menyampaikan hal ini ke DPP Supaya itu segera untuk ditindaklanjuti Nah kesulitan kita di Kalbar ini kan tidak ada medianya untuk kita ke Tempo. Tapi pasti ke Dewan Pers kan. Kita tetap berpegang kepada koridor hukum yang ada, pasti ke Dewan Pers. Nah itu mekanismenya di DPP, Dewan Pers yang di Jakarta,” katanya.

Ia juga menuntut klarifikasi dan permintaan maaf atas pemberitaan yang dinilai keliru.

“Ya harus menyampaikan permohonan maaf bahwa berita itu adalah berita yang salah, itu mengganggu. Tentu kita resah. Masa partai Nasdem sebesar ini mau dimerger atau digabungkan dengan partai lain. Dan itu meresahkan di tingkat partai kita. Kita punya banyak anggota legislatif, sudah puluhan ribu, ada sekian ratus yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kita sudah sangat besar,” ujar Idris.

DPW NasDem Kalbar menegaskan akan tetap menempuh mekanisme yang berlaku melalui sebagai jalur penyelesaian sengketa pemberitaan.

Penulis: Maria