Rapat Pleno PWI Kalbar, Dualisme Tuntas Kepengurusan Disempurnakan

Pontianak (Suara Kalbar) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat menggelar rapat pleno di salah satu hotel di Pontianak, Jumat (31/10/2025).

Pertemuan itu menjadi ajang evaluasi internal organisasi sekaligus membahas penyelesaian dualisme kepengurusan yang sempat menimbulkan perpecahan di tubuh PWI Kalbar. Permasalahan tersebut kini telah tuntas setelah Tim Penyelesaian Dualisme PWI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 012-PGS/PP-PWI/LXXIX/X/2025 tentang Kepengurusan PWI Kalbar yang sah.

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua PWI Kalbar Kundori dan dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Pengurus Harian dan Pengurus Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat.

Ketua PWI Kalbar, Kundori, mengatakan rapat pleno merupakan tindak lanjut dari keputusan PWI Pusat yang sebelumnya menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami menggelar rapat pleno lengkap untuk menindaklanjuti hasil keputusan PWI Pusat dalam rangka penyelesaian dualisme,” ujar Kundori usai rapat.

Kundori juga menjelaskan rapat pleno ini juga sekaligus menetapkan penyempurnaan struktur organisasi PWI Kalbar.

“Sudah kita tetapkan hasil keputusan itu dengan menyusun kepengurusan periode 2024–2029. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama, dan hasil pleno ini akan langsung kami sampaikan kepada tim penyelesaian konflik di PWI Pusat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pihaknya juga akan mencabut laporan yang sempat dibuat ke Polda Kalbar terkait dualisme organisasi.

“Hari ini kita juga akan langsung ke Polda Kalbar untuk mencabut laporan yang telah kita buat sebelumnya berkaitan dengan permasalahan dualisme. Langkah ini merupakan amanah dari hasil rapat yang dilakukan oleh PWI Pusat sebelumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kalbar, Salman Busrah, menjelaskan rapat pleno kali ini membahas dua agenda utama, yakni penyatuan dua kubu yang sempat berselisih serta pembaruan struktur kepengurusan.

“Yang pertama dalam pembahasan rapat pleno ini adalah soal hasil keputusan yang dilakukan oleh PWI Pusat untuk melakukan penyatuan antara dua kubu yang sempat bermasalah dalam kepengurusan PWI Kalbar,” kata Salman.

Ia menegaskan, seluruh hasil rapat pleno akan dilaporkan ke PWI Pusat sebagai bukti pelaksanaan kegiatan di daerah.

“Apapun yang diputuskan hari ini semuanya bertujuan untuk saling merangkul antara dua kubu yang sempat berselisih tersebut. Kalau seandainya mereka ingin bergabung, dipersilakan untuk ikut sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Selain membahas rekonsiliasi, rapat juga menyoroti perubahan nama dalam susunan kepengurusan baru.

“Kedua adalah dalam perubahan susunan kepengurusan PWI Kalbar yang dipimpin oleh Kundori, di mana sebelumnya mungkin ada beberapa perubahan,” tambah Salman.

Ia memastikan, di bawah kepemimpinan Kundori, PWI Kalbar akan semakin terbuka dan mengakomodir siapa pun yang ingin bergabung sesuai ketentuan organisasi.

“Kita pastikan bahwa nantinya akan mengakomodir semua, dan hal ini sudah dibahas sebelumnya. Semoga PWI Kalbar semakin solid,” pungkasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut keputusan PWI Pusat pada 16 Oktober 2025 lalu, sebagai upaya menuntaskan dualisme yang sempat terjadi di tubuh PWI Kalbar dan memperkuat soliditas organisasi di tingkat daerah.

Kundori Mencabut Laporan di Polda Kalbar

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat (Kalbar) secara resmi melakukan pencabutan pengaduan di Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar.
‎
‎Pencabutan Laporan ini didasari oleh hasil rapat yang digelar oleh Tim penyelesaian Dualisme PWI Pusat di Jakarta pada 16 Oktober 2025.
‎
Kundori Ketua PWI Kalbar menegaskan bahwa, pencabutan laporan pengaduan di Polda Kalbar ini merupakan suatu bentuk komitmen PWI Kalbar untuk menyelesaikan permasalahan Dualisme yang sempat terjadi beberapa bulan terakhir.
‎
‎”Pada beberapa waktu yang lalu dari hasil rapat kongres PWI Pusat dan hasil penyelesaian dualisme di PWI Kalbar. Hasilnya sudah kami jalankan baik rapat pleno dan pencabutan laporan di Polda Kalbar,” Kata Kundori saat ditemui usai melakukan pencabutan Laporan pengaduan di Polda Kalbar pada Jum’at (31/10/2025) Sore.
‎
‎Ia kemudian menegaskan bahwa, berakhirnya permasalahan ini maka PWI Kalbar akan melanjutkan semua program yang sebelumnya sempat terhenti akibat permasalahan Dualisme ini serta amanah yang diberikan oleh PWI Pusat ke PWI Kalbar.
‎
‎”Maka saya berharap dari berakhirnya masalah ini, tidak ada lagi hal yang terulang seperti ini, dan nantinya kami bisa melanjutkan program-program yang sempat terhenti sebelumnya dan menjalankan semua amanah yang diberikan oleh PWI Pusat kepada Kami,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, bahwa PWI Kalbar akan selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dalam PWI Kalbar namun tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.
‎
‎”Dan perlu saya sampaikan secara terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung ke PWI Kalbar dipersilahkan, kami terbuka, namun tetap harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku,” tambahnya.
‎
‎Ditempat yang sama, Deska Irnan Syafara menegaskan bahwa langkah pencabutan laporan pengaduan di Polda Kalbar merupakan bentuk hasil dari Kongres PWI Pusat dalam menyelesaikan Dualisme yang ada di Kalbar.
‎
‎”Kami sudah mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kalbar untuk mencabut laporan terhadap permasalahan Dualisme sebelumnya, sesuai dengan hasil Kongres Persatuan yang dilakukan kemarin,” tegasnya.
‎
Hal ini, lanjut Deska merupakan suatu bentuk komitmen dalam menyelesaikan permalasahan dualisme yang sempat terjadi di PWI Kalbar.
‎
‎”Supaya tidak ada lagi dualisme di badan organisasi PWI Kalbar, jadi kita anggap langkah kita sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya, maka kami harapkan hal seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Penulis: Iqbal Meizar