Gubernur Ria Norsan Dorong OPD Perkuat Integritas dan Tata Kelola Keuangan

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar menegaskan akan terus mendukung program pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/8/2025).

Norsan menyebutkan bahwa program pencegahan ini juga akan termasuk pada area Monitoring Center for Prevention (MPC) di sektor perencanaan dan penganggaran, yang kerap kali rawan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Norsan memaparkan, pada tahun 2024 Pemprov Kalbar meraih nilai MCP sebesar 91,82 di delapan area intervensi. Capaian tersebut mengantarkan Kalbar meraih peringkat ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) kategori pemerintah provinsi di wilayah koordinasi dan supervisi wilayah 3 KPK.

Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemprov Kalbar juga mencatat nilai 72,37 dan menempati peringkat ketiga dari 12 provinsi dengan kategori anggaran dan jumlah pegawai sedang.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak namun demikian saya berharap pada tahun 2025 ini capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi melalui koordinasi dan kerja keras bersama yaitu lintas sektor yang lebih optimal,” ujarnya dalam kata sambutan.

Ia menegaskan akan terus memantau dan mendukung langkah konkret setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta capaian indikator pencegahan korupsi.

Norsan juga menjelaskan kunci utama ada pada komitmen dan integritas.

“Masalah korupsi ini tergantung bagaimana niatnya, kalau niat kita memang mau mencegah insyaallah kita bersama-sama mencegah,”ujarnya.

Mencegah adanya temuan penyelewengan dana yang dilakukan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup provinsi, Norsan berpesan agar bekerja dengan penuh rasa syukur dan menjaga integritas

“Kita sudah dipercaya masyarakat, sudah mendapat gaji dan insentif. Syukurilah yang ada, jangan neko-neko. Integritas itu harus dijaga karena pegawai ini yang berhadapan langsung dengan masalah pekerjaan, dan itu bisa mengarah ke korupsi kalau komitmennya goyah,” pungkasnya.

Penulis: Meriyanti