Bupati Erlina dan Dirjen ATR/BPN Bahas Solusi Tanah Timbul di Pesisir Mempawah

Mempawah (Suara Kalbar) – Bupati Mempawah Erlina mendampingi kunjungan lapangan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, di kawasan Mempawah Mangrove Park, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Jumat (18/7/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung keberadaan tanah timbul yang muncul di wilayah pesisir Kabupaten Mempawah, serta menggali berbagai dinamika dan persoalan yang dihadapi masyarakat terkait status hukum dan pemanfaatannya.

Turut hadir mendampingi, Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, serta Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Raja Fajar Azansyah.

Dalam keterangannya, Dirjen Penataan Agraria Yulia Jaya Nirmawati.menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.

“Kami ingin melihat langsung kondisi tanah timbul di Kabupaten Mempawah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain itu, kami juga mendengarkan langsung masukan dari Ibu Bupati terkait kebutuhan dan tantangan di lapangan,” ujarnya.

Yulia menambahkan, pihaknya akan mendalami dokumen, peta, serta data-data teknis yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah maupun kantor pertanahan, guna mencari solusi terbaik yang bersifat berkeadilan dan sesuai regulasi.

“Kami akan pelajari lebih lanjut untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah Erlina menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Dirjen Penataan Agraria bersama jajaran.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Mempawah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menindaklanjuti persoalan tanah timbul ini,” ujar Bupati Erlina.

Ia menekankan bahwa keberadaan tanah timbul telah menjadi isu strategis di wilayah pesisir Kabupaten Mempawah, yang tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga berdampak terhadap sosial-ekonomi masyarakat.

“Kami berharap, melalui kunjungan ini akan ada langkah konkret yang mengarah pada penyelesaian yang komprehensif, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta kepastian hukum terhadap pengelolaan tanah tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati Erlina juga menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan di daerahnya.

Penulis: Prokopim Mpw

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS