Krisantus Kurniawan Dorong Lembaga Adat Dilibatkan dalam Pencegahan Karhutla

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan pentingnya keterlibatan lembaga adat dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dalam konferensi pers usai apel kesiapsiagaan karhutla 2025 yang digelar di Pontianak, pada Kamis (05/06/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar Siddiq, dan jajaran pejabat daerah lainnya.

Krisantus menilai pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla, terutama di wilayah yang masih menjalankan tradisi ladang berpindah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi dan kolaborasi lintas lembaga, termasuk peran strategis lembaga adat.

“Bagaimana kolaboratif pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan lembaga adat di kabupaten kota yang ada di provinsi kita. Tentu kami, terus untuk memberikan edukasi untuk lembaga-lembaga adat. Bagaimana ke depannya kita membuka ladang, tidak lagi membakar lahan,” kata Krisantus.

Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) berhati-hati dalam menerapkan aturan di lapangan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

“Kalau gawai serentak dikatakan membakar hutan, yang membakar adalah ladang berpindah. Nah ini perlu kehati-hatian kita. Karena di sini ada APH, dalam penegakan hukum saya pesan perlu kehati-hatian kita,” ujarnya.

Wagub Kalbar menegaskan, langkah pencegahan harus menjadi pendekatan utama agar masyarakat tidak menjadi korban dari dua sisi yaitu kebakaran dan penegakan hukum yang represif.

“Jadi saya tidak ingin rakyat Kalimantan Barat, menjadi korban karhutla. Bukan hanya korban kebakaran, tetapi korban penegakan hukum yang tidak dilakukan secara preventif,” tegasnya.

Penulis: Maria

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS