KMKS Tanggapi Pernyataan Wagub Kalbar Soal Program KB:Lebih Baik Fokus Tingkatkan PAD

Pontianak (Suara Kalbar) – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mengkritik pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menyarankan agar program Keluarga Berencana (KB) dihentikan dengan alasan untuk menambah jumlah penduduk dan meningkatkan dana transfer pusat.

Salah satu pengurus KMKS, Haludi, menilai pernyataan tersebut keliru dan tidak sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Program KB itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Jadi tidak semestinya disampaikan seolah-olah menjadi penghambat pembangunan. Justru KB adalah bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan,” tegas Haludi dalam keterangan tertulis yang diterima Suarakalbar.co.id pada Kamis (19/6/2025).

Program KB dirancang sebagai upaya nasional untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pengendalian jumlah penduduk telah terbukti menjadi elemen penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Haludi menambahkan, peningkatan jumlah penduduk yang tidak terencana justru berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru, seperti tekanan pada layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, hingga peningkatan angka kemiskinan.

Menurutnya, persoalan utama pembangunan di Kalimantan Barat bukan terletak pada jumlah penduduk yang kurang, tetapi lebih kepada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemprov Kalbar seharusnya memikirkan bagaimana meningkatkan PAD melalui sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan digitalisasi ekonomi daerah, bukan dengan menambah angka kelahiran secara tidak terencana,” tutupnya.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS