HMI Kalbar Desak KPK Bersikap Tegas terhadap Kepala BPJN Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat, M. Said Al-Kata, menyoroti dugaan ketidaksesuaian laporan harta kekayaan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalbar, Dedy Mandarsyah.

M. Said mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti persoalan dugaan ini demi menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

“Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, sebelumnya sudah mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam LHKPN yang dilaporkan. Hal ini seharusnya dibuka secara jelas kepada publik,” ujar M. Said saat dikonfirmasi pada Senin (6/1/2025).

Ia menegaskan bahwa pejabat publik seperti Dedy Mandarsyah wajib bersikap jujur kepada masyarakat, mengingat gaji, tunjangan, serta fasilitas yang diterima berasal dari pajak rakyat.

Menurutnya, ketidaktransparanan ini berpotensi merugikan kinerja Kementerian PUPR dan Pemerintahan Prabowo Subianto yang sedang berupaya memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Dasar hukum transparansi harta kekayaan pejabat publik sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Jika pejabat seperti Kepala BPJN saja tidak terbuka, kita perlu waspada terhadap kualitas pembangunan yang dikelola,” kata M. Said prihatin.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah diketahui bahwa Dedy adalah ayah dari Lady, seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang yang belakangan tengah viral terkait keberatannya terhadap jadwal piket tahun baru di sebuah rumah sakit. Kejadian itu diduga memicu kasus kekerasan terhadap mahasiswa lain bernama Luthfi.

“Saya berharap KPK dan lembaga terkait tidak menganggap ini angin lalu. Ini bisa menjadi fenomena gunung es, dengan kemungkinan banyak ‘Dedy-Dedy’ lainnya. Pertanyaannya, dari mana kekayaan itu diperoleh, apakah sesuai dengan aturan?” pungkas M. Said dengan tegas.

Penulis: Maria

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS