Komisi II DPR RI Apresiasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Kalbar

Jakarta (Suara Kalbar) – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson memaparkan secara langsung kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Pilkada Serentak Tahun 2024 dihadapan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebagai Pemimpin Rapat dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Tak sendiri, Pj Gubernur Kalbar turut didampingi Pj/Pjs. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat. Selain itu dihadiri juga Pj Gubernur Kaltim, Pj Gubernur Kalteng, Pj Kalsel dan Pj Gubernur Kaltara.
Dalam Rapat Kerja tersebut, membahas sejauh mana kesiapan Pilkada serentak 2024. Berbagai hal terkait Pilkada satu per satu dibahas dari mulai soal tahapan, keamanan, hingga anggaran, kemudian juga disampaikan terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Mengawali paparannya, Harisson mengungkapkan untuk jumlah pemilih di Kalbar sebanyak 3.956.969 orang. Yang mana Provinsi Kalbar akan melakukan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 12 pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan 2 pemilihan Walikota/Wakil Walikota.
“Jadi secara persentase, pemilihan tertinggi itu ada di Kota Pontianak sebesar jumlah pemilih 12,36 persen, kemudian Kabupaten Sambas 11,58 persen dan Kabupaten Kubu Raya 11,22 persen untuk jumlah pemilih,” ungkapnya.
Pj Gubernur Kalbar Harisson juga menyampaikan bahwa dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke KPU Kalbar sudah menganggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Apabila nanti terjadi anggota yang meninggal, mereka akan diberikan santunan sebesar 40 juta rupiah dan anaknya disekolahkan sampai sarjana. Hal ini sudah diprogramkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah dianggarkan KPU yang dana hibahnya Pemerintah Provinsi Kalbar,” ucap Harisson dihadapan Ketua Komisi II DPR RI.
Menekankan kembali bahwa dirinya akan terus menjaga netralitas ASN dan Kepala Desa beserta perangkatnya.
“Sudah berkali-kali kami melakukan pertemuan maupun upacara dalam pengucapan sumpah atau ikrar netralitas ASN. Jadi kami yakin ASN dan Kepala Desa tetap menjaga integritas dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 ini,” katanya.
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Kalbar terbilang sangat rendah yakni dengan skor IKP 12,69 persen, namun Harisson tetap mengantisipasi hal tersebut.
“Kalbar ini masuk 5 Provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada terendah. Kami bersyukur namun kami (Pemprov. Kalbar) bersama Forkopimda akan tetap melakukan antisipasi terhadap perkembangan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Diakhir paparannya, Harisson mengatakan akan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Kab/Kota dalam mendukung Pilkada serentak 2024.
“Kami selalu berkoordinasi untuk mendukung kelancaran Pilkada serentak tahun 2024, termasuk deklarasi damai Pilkada telah dilakukan dan lain-lainnya,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI mengapresiasi Provinsi Kalbar Atas Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) termasuk 5 Provinsi terendah.
“Kalbar ini skor IKP-nya 12,69 persen, masuk kelima besar provinsi terendah, kendati demikian kita harus waspada, terus lakukan pengamanan terhadap Pilkada 2024,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI kembali mengapresiasi Provinsi Kalbar atas penggunaan anggaran yang tepat dan baik.
“Seperti Kalbar tadi, yang memberikan asuransi ketenagakerjaan. Hal ini sangat bagus sekali demi memprotect teman-teman kita penyelenggara,” tutupnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas dan demokratis patut diapresiasi. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik dan membawa perubahan positif bagi Kalimantan Barat.
Penulis : Hendra/ rilis
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS