Bawaslu Kalbar Ingatkan ASN dan Honorer Jaga Netralitas dalam Pilkada 2024

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan tenaga honorer selama berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan Mursyid dalam menanggapi surat imbauan dari Bawaslu Republik Indonesia yang mengingatkan seluruh pegawai pemerintahan untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Terkait dengan netralitas ASN, P3K, dan honorer, ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dari lima menteri yang secara tegas melarang ketidaknetralan mereka,” ujar Mursyid, Sabtu (19/10/2024).

Ia juga menjelaskan bahwa dalam kontrak kerja tenaga honorer, khususnya di Kabupaten Sanggau, tercantum klausul yang melarang keterlibatan mereka dalam politik praktis.

“Begitu dinyatakan lulus menjadi tenaga honorer, dalam kontrak kerja sudah termaktub bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” tambahnya.

Menurut Mursyid, ASN, P3K, dan tenaga honorer yang menerima gaji dari pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjaga netralitas dalam kontestasi politik.

“Secara logis, siapa yang sudah mendapatkan salary atau penghasilan bulanan dari pemerintah seyogianya harus netral terkait dengan kontestasi politik,” jelasnya.

Bawaslu Kalbar juga telah melakukan upaya preventif dengan memberikan imbauan kepada semua instansi, baik di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota, mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN serta pegawai pemerintah lainnya dalam setiap tahapan Pemilu.

Penulis: Fajar Bahari

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS