Walhi Kalbar Sebut Cakada yang Abaikan Lingkungan Tidak Layak Pimpin Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat (Kalbar) mengirimkan surat terbuka untuk para (Pimpinan) Partai Politik baik di daerah maupun di tingkat nasional agar dapat mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada) yang dapat memperhatikan dan tidak mengabaikan lingkungan hidup khususnya pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Barat.
Hendrikus Adam, Direktur Walhi Kalbar mengatakan, pada 27 November 2024 nanti akan dilaksanakan Pilkada, oleh karena itu dirinya berharap kepada parpol yang ada untuk dapat mengusung atau mendukung Cakada yang dapat memperhatikan lingkungan hidup.
“Kalbar memiliki 14 kabupaten kota yang akan menyelengarakan Pilkada, termasuk Pilkada tingkat provinsi. Tentu perlu diingat bahwa sejumlah bencana sosial-ekologis yang terjadi akibat praktik ekonomi ekstraktif berbasis sumberdaya alam selama ini tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang melahirkan kepala daerah. Sementara kepala daerah memiliki kewenangan memberi legitimasi, baik rekomendasi maupun izin bagi usaha berbasis hutan dan lahan selama ini,” Kata Adam saat Konferensi pers di Sekertariatan Wahli Kalbar pada Senin (26/08/2024).
Lanjut, Adam kemudian menyebutkan bahwa, proses politik yang mahal dikhawatirkan malah memaksa para kontestan pilkada bermanufer dengan menghalalkan segalacara untuk memenangkan hati rakyat.
“Singkatnya seperti ini, pilkada merupakan sesuatu yang rawan menjadi ajang politik transaksional untuk memperoleh ongkos politik dan menukarnya dengan komitmen legitimasi bagi pemilik usaha berbasis hutan dan lahan yang malah (berpotensi) menjarah sumberdaya alam di wilayah Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di Kalimantan Barat. Akibatnya, deforestasi dan degradasi lingkungan hidup yang disusul konflik sosial pra maupun pasca pilkada kerap mewarnai ruang hidup rakyat. Karenanya diperlukan komitmen Cakada untuk berpihak pada agenda keselamatan lingkungan hidup,” terang Adam.
Kemudian, lanjut Direktur Walhi Kalbar itu, berbagai bencana ekologis seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor dan puting beliung kerap melanda. Sementara kondisi Sungai Kapuas yang kini terus alami kerusakan, tercemar, pendangkalan. Selain itu pembabatan hutan masih terjadi disisi lain ketidakpatuhan pemilik usaha untuk memulihkan kerusakan ekosistem gambut dalam wilayah konsesinya masih banyak ditemui di lapangan.
“Pilkada yang akan dilaksanakan penting memastikan agar para Cakada memiliki komitmen dan peduli lingkungan hidup. Para (pimpinan) parpol tentu saja punya peran untuk memastikan hal ini. Bila tidak ada kepedulian Cakada, maka kepada siapa rakyat harus berharap jika kelak mereka terpilih tetapi tidak peduli pada lingkungan hidup, yang merupakan rumahnya sendiri,” ungkap Adam.
Dikatakannya lagi, menurut Hendrikus Adam Cakada yang tidak peduli lingkungan hidup tidak diharapkan untuk memimpin daerah. Karena akan berbahaya bagi keselamatan lingkungan hidup dan rakyat. Dengan tegas, kami menolak cakada yang abai lingkungan hidup.
“Kami dengan sadar dan tegas menyampaikan menolak Cakada yang tidak peduli lingkungan hidup dalam perhelatan Pilkada yang akan dilangsungkan 27 November 2024 mendatang. Selain itu juga akan melakukan pengecekan dalam visi dan misi para kontestan dan mengumumkan hasilnya agar publik mengetahui gagasan mereka soal lingkungan hidup” punkas Hendrikus Adam.
Perlu dikerahui bahwa Walhi Kalimantan Barat juga mengharapkan tidak adanya fenomena kotak kosong atau satu pasang Cakada pada Pilkada mendatang. Sebab dengan demikian mengambarkan kemunduran dan tidak sehatnya demokrasi, sementara kepentingan elit malah tampak dominan.