Pontianak (Suara Kalbar)– Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak luncurkan Aplikasi Aksi Konvergensi Stunting melalui Smart Berbasis Geospasial yang digelar di Aula Rohana Muthalib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Selasa (6/8/2024).
Peluncuran aplikasi yang merupakan inovasi Bappeda Kota Pontianak itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian bersama instansi terkait. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pelepasan penyaluran bantuan dari PT Bulog ke seluruh kecamatan di Kota Pontianak.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan masalah stunting adalah sinyal bahwa terdapat masalah dalam manajemen penyelenggaraan dasar. Ia berharap melalui aplikasi Smart berbasis geospasial, dukungan data yang terverifikasi dan tervalidasi dapat terwujud.
“Intervensi langsung yang kita lakukan kepada masyarakat jika tanpa dukungan data, maka intervensi tersebut tidak akan tepat sasaran,” kata Ani Sofian.
Pada pelaksanaan inovasi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melibatkan 91 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan jumlah kader 273 orang yang tersebar di 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Ani Sofian berpesan, perlu penguatan peran dan fungsi TPK dalam melakukan verifikasi dan validasi data.
Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat serta jajaran instansi pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Pontianak, demi menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2024 mendatang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidig Handanu menerangkan terdapat beberapa tantangan pelayanan kesehatan kepada balita di Kota Pontianak. Berbagai persoalan tersebut memerlukan solusi yang optimal, salah satunya dengan SMART berbasis geospasial yang baru saja diluncurkan. Sidig menyampaikan, di dalam aplikasi tersebut bisa mengetahui posisi orang tua dan balita, penyebab stunting seperti sanitasi dan penyebab lainnya.
“Aplikasi ini bukan hanya mengetahui anak pendek, tetapi juga anak dengan risiko sunting,” jelasnya.
Diketahui dari 50 ribu jumlah balita di Kota Pontianak, 16,7 persen di antaranya tergolong stunting. Dengan demikian, ada sekitar 8.850 anak yang berada dalam kondisi pendek, di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Sidig menyebut, pemerintah pusat menargetkan percepatan penurunan stunting sampai ke angka 14 persen.
“Kalau sasaran balita kita 50 ribu, maka 16,7 persen itu angka yang tidak sedikit, 8.850 anak di Kota Pontianak dalam kondisi pendek, jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya,” paparnya.
Selain stunting, vaksinasi polio juga masih jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Data terakhir cakupan vaksinasi polio, lanjut Sidig, Kota Pontianak berada di nomor urut 14 dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Dari hasil analisis sementara, Sidig menyimpulkan, rendahnya angka capaian polio tersebut akibat kurangnya kesadaran orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke posyandu. Sedangkan faktor lain yang menurutnya turut mempengaruhi adalah angka fertilitas Kota Pontianak yang turun serta gagalnya eliminasi polio di tingkat global.
“Sejak tahun 2020 angka fertilitas kita 0,8 yang semula 1,4 persen, jadi kalau dicari bayinya pasti tidak ada sedangkan sasarannya menggunakan estimasi nasional, disamakan seluruh Indonesia,” kata Kepala Bappeda.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
