DPD Organda Kalbar Keluhkan Kelangkaan Solar, Pertimbangkan Mogok Kerja

Pontianak (Suara Kalbar) – DPD Organda Kalimantan Barat mengeluhkan kelangkaan solar yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, yang mengakibatkan antrean panjang dan berdampak pada operasional mereka.

Wakil Ketua DPD Organda Kalbar, Efendi menyampaikan bahwa kelangkaan solar telah menjadi kendala berat bagi para pengemudi dan pengusaha angkutan. Diungkapkannya, selama ini selalu diterapkan sistem antri minyak baik itu dari tim Organda maupun swasta dan lainnya. Kondisi seperti ini memperparah keadaan, karena durasi mengantri bisa sampai tiga hari.

Menurut Efendi, Ketua DPD Organda Kalbar sedang menghadap BPH Migas untuk meminta penambahan suplai minyak di Kalimantan Barat.

“Kalau di kami dari pihak Organda, siap tidak siap, kami harus siap, apalagi kebijakan pemerintah karena dengan dicabutnya subsidi yang penting sama rata sama rasa,” tambahnya.

Efendi juga mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang penyelewengan BBM bersubsidi di lapangan. Hal ini karena kelangkaan benar-benar terjadi.

Arif Rahman Hakim, Ketua Angkutan Divisi Khusus, DPD Organda Kalbar, menambahkan bahwa kelangkaan solar bisa memaksa mereka untuk mogok kerja.

“Kemungkinan besar kita akan melakukan mogok, tidak beraktifitas, karena menghabiskan waktu untuk mengantre minyak, itu saja kendala kita,” kata Arif.

Arif juga menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kelangkaan solar pada inflasi dan harga barang kebutuhan pokok.

“Apabila terjadi inflasi kita tak berani menjamin. Kebutuhan kita memang BBM solar, sempat kita kaji untuk menghilangkan subsidi, gimana nasib masyarakat yang membeli sembako, logistik dan lainnya. Itu akan terjadi pembengkakan pembelanjaan dan lainnya,” tukasnya.

Arif berharap pihak kepolisian dapat menelusuri penyaluran BBM bersubsidi di lapangan apakah terjadi penyelewengan BBM bersubsidi atau tidak. DPD Organda Kalbar juga berharap solusi cepat dan efektif dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan solar ini demi menjaga kelancaran operasional mereka dan stabilitas ekonomi di Kalimantan Barat.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS