Kepala BKPSDM Pontianak Tegaskan ASN Harus Netral pada Pilkada 2024

Pontianak (Suara Kalbar)- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Yuni Rosdiah menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 dan jika terbukti berkampanye dan terlibat aktivitas politik maka ancaman sanksi berat hingga pemberhentian.

“Pentingnya menjaga netralitas ASN sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Yuni Rosdiah, Kamis (25/7/2024).

Yuni menjelaskan bahwa pelanggaran netralitas ASN dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari menghadiri kampanye, memberikan dukungan kepada calon tertentu, hingga menjadi anggota partai politik. “Untuk pelanggaran netralitas hanya ada dua jenis hukuman, yaitu sedang dan berat,” jelasnya.

Setiap dugaan pelanggaran akan diselidiki secara menyeluruh sebelum penjatuhan sanksi. Proses ini melibatkan Komisi ASN yang akan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota atau Kepala Dinas terkait tindakan disiplin yang harus diambil.

“Kami tidak serta-merta memberikan hukuman tanpa penyelidikan yang mendalam,” kata Yuni.

Untuk mencegah pelanggaran, BKPSDM Kota Pontianak melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh ASN, termasuk melalui sosialisasi, surat edaran, dan deklarasi netralitas yang melibatkan Kepala Perangkat Daerah.

“Ini dilakukan untuk memastikan bahwa ASN di Pontianak tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugas mereka, khususnya di tengah dinamika politik selama Pilkada,” jelasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS