Kalbar  

Pj Gubernur Kalbar Minta Stakeholder Deteksi Dini dan Penanggulangan TBC

Rapat daring ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan terkait, termasuk Menteri Kesehatan, TNI, Polri, Bulog, dan kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (10/6/2024). SUARA KALBAR.CO.ID/HO.Adpim Kalbar.

Pontianak (Suara Kalbar) – Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson meminta semua stakeholder untuk dapat melakukan deteksi dini dan penanggulangan TBC (tuberkulosis). Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pembahasan penanggulangan tuberkulosis (TBC).

Kegiatan Rapat daring ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan terkait, termasuk Menteri Kesehatan, TNI, POLRI, Bulog, dan kepala daerah seluruh Indonesia, Senin (10/6/2024).

Rapat diawali dengan pemaparan informasi mengenai inflasi nasional pada Mei 2024 yang mencapai 2,84 persen secara tahunan dan -0,03 persen secara bulanan. Inflasi kelompok makanan tercatat sebesar 6,18 persen, sementara inflasi kelompok perumahan sebesar 0,54 persen.

“Kepada Kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi yang efektif,” kata Tito.
Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan membahas mengenai percepatan penanggulangan TBC di Indonesia. Mendagri menekankan pentingnya melibatkan institusi pendidikan, kesehatan, dan masyarakat dalam upaya deteksi dini TBC.

“Dukungan pengobatan, psikologis, dan ekonomi bagi penderita TBC juga harus ditingkatkan. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC harus dihilangkan melalui edukasi dan kampanye yang masif,” kata Tito.

Target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antara lain pembentukan tim penanggulangan TBC di tingkat pusat dan daerah, 100 persen desa bebas TBC pada tahun 2024, dan 100 persen kabupaten/kota bebas TBC pada tahun 2030. Kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut.

“Penanggulangan TBC membutuhkan kolaborasi multisektor yang kuat. Indonesia menempati peringkat ke-2 dalam estimasi kasus dan kematian TBC di dunia, sehingga upaya penanggulangan harus dilakukan secara besar-besaran. Pemerintah juga akan melakukan penelitian penggunaan regimen obat TBC sensitif yang dapat mempersingkat pengobatan dari 6 bulan menjadi 4 bulan,” kata Tito.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan angka kasus TBC di Indonesia dan mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030. Hal ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC di Indonesia.

Menurutnya, strategi yang harus dilakukan sekarang dalam menanggulangi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia adalah dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pusat dan daerah dalam penanggulangan TBC, mempercepat intervensi di wilayah prioritas tinggi, mengoptimalkan peran serta masyarakat dan organisasi swasta dalam upaya penanggulangan TBC serta memantau dampak penanggulangan TBC terhadap perekonomian masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur Harisson, berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC di wilayah Kalimantan Barat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan penanggulangan TBC di wilayah kami. Kami akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan stabilitas harga dan keberhasilan program penanggulangan TBC. Saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga, melaporkan kenaikan harga yang tidak wajar, dan mendukung upaya deteksi dini serta pengobatan TBC di lingkungan masing – masing,” jelas Harisson.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS