Kemenkeu Punya Peran Krusial dalam Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Jakarta (Suara Kalbar)- Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Mudiyati Rahmatunnisa, menilai bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki peran sangat krusial dalam masa transisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dalam masa transisi pemerintahan Pak Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya yang paling krusial adalah Kementerian Keuangan,” ungkapnya melansir dari Beritasatu.com, Jumat(21/6/2024).

Mudiyati menjelaskan, Kemenkeu punya peran begitu krusial karena merupakan leading sector yang mengelola APBN serta pos-pos anggaran di kementerian-kementerian. Kemenkeu, lanjutnya, juga perlu bekerja ekstra karena harus melakukan penyesuaian menjelang pemerintahan Prabowo.

Menurut Mudiyati, kedua hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Kemenkeu. Sebab, Kemenkeu harus menjaga siklus anggaran agar tak terganggu. Lalu, institusi yang dipimpin Sri Mulyani itu juga harus mulai bergerak untuk menyusun pos-pos anggaran agar mampu mengakomodasi program Prabowo-Gibran tahun depan.

“Peran Bu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan sangat sentral. Di situlah ada sinkronisasi-sinkronisasi pos-pos anggaran yang mungkin program yang sedang berjalan juga masih butuh perhatian. Pada tahun depan sudah mulai berjalan program-program pemerintahan Pak Prabowo, yang merupakan perwujudan dari janji politik, yang juga butuh difasilitasi,” terang Mudiyati.

Mudiyati memandang upaya penyesuaian tersebut sudah mulai terlihat lewat Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo yang bertemu Sri Mulyani pada akhir Mei 2024. Diketahui, salah satu tugas tim tersebut menjalankan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mudiyati kemudian meyakini Kemenkeu sudah mulai bergerak dalam penyusunan anggaran untuk mengakomodasi janji-janji politik Prabowo-Gibran, termasuk program makan siang bergizi gratis hingga keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Termasuk juga program atau janji politik yang sangat sentral dan sangat terkenal ya dari janji politiknya Pak Prabowo soal makan siang gratis yang memang harus difasilitasi oleh anggaran negara oleh APBN,” jelas Mudiyati.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS