Sah! Dinas Perkimtan Mempawah Dilebur, Kesbangpol Jadi Badan

Ketua DPRD Mempawah Ria Mulyadi didampingi Wakil Ketua Sayuti dan Darwies Harafat menyerahkan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Bupati Mempawah Erlina di Aula Rapat DPRD Mempawah, Senin (1/4/2024). SUARAKALBAR.CO.ID/Diskominfo Mpw

Mempawah (Suara Kalbar) – DPRD Mempawah Kalimantan Barat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Pengesahan Raperda menjadi Perda tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Mempawah yang dipimpin Ketua DPRD Ria Mulyadi, Senin (1/4/2024) malam.

Dengan pengesahan ini, terhitung tahun anggaran 2025, komposisi perangkat daerah Pemkab Mempawah kembali mengalami sejumlah perubahan.

Bupati Mempawah Erlina mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Mempawah atas segala perhatian dan kesungguhan dalam menelaah dan membahas materi Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Saya berharap segala usaha dan upaya yang telah dilakukan bersama akan menciptakan hasil optimal bagi Kabupaten Mempawah,” ucapnya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Ismail beserta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Mempawah.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Mempawah M. Suhadi membenarkan adanya perubahan pada susunan perangkat daerah Pemkab Mempawah dengan pengesahan ini.

Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, perubahan tersebut terdiri atas;

Pertama, semula Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah perubahan ini, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipindahkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Kedua, semula Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Dengan adanya perubahan ini, untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sedangkan Bidang Pertanahan dipindahkan ke Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

“Dengan penambahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini, maka Dinas PUPR akan berubah jadi Dinas PUPR dan Tata Ruang,” jelas M. Suhadi.

Begitu pula dengan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dengan adanya penambahan Bidang Pertanahan, maka ke depan akan berubah nama menjadi Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Selain itu, lanjut M. Suhadi, DPRD Mempawah juga mengesahkan pembentukan badan daerah yang baru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), maka perlu dibentuk Badan yang menangani Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Mempawah.

“Nah untuk melaksanakan amanat Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, maka Bagian Kesbangpol Setda Mempawah diubah menjadi Badan Kesbangpol,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS