Ani Sofian Optimis Pemerintah Memberikan Perlakuan yang Sama kepada PPPK

Sebanyak 850 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak formasi tahun 2023 telah resmi menerima Surat Keterangan (SK).[SUARAKALBAR.CO.ID/HO-Prokopim Pontianak]

Pontianak (Suara Kalbar) – Sebanyak 850 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, yang terbentuk pada formasi tahun 2023, telah secara resmi menerima Surat Keterangan (SK) Pengangkatan. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota pada hari Selasa (2/4/2024).

Dari jumlah tersebut, terdapat 572 tenaga guru, 213 tenaga kesehatan, dan 65 tenaga teknis yang menerima SK Pengangkatan. Ani Sofian memberikan pesan kepada pegawai yang baru menerima SK untuk menjaga kedisiplinan dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Saya harap dapat bekerja serius karena memang diperlakukan hukuman disiplin, jadi kalau tidak masuk gajinya boleh tidak dibayar, kalau tidak masuk 28 hari bisa dipecat. Mereka dikontrak lima tahun tapi dievaluasi setiap satu tahun, dan wajib mengisi Sasaran Kinerja Pemerintah (SKP),” terang Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian.

Untuk mengisi kekurangan tenaga di beberapa instansi, Pemkot Pontianak telah mengusulkan 1.215 formasi CASN, baik PNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024. Sampai saat ini, sebut Ani, pihaknya masih menunggu jadwal seleksi CASN dari pemerintah pusat.

“Sekarang kita masih menunggu jadwalnya, tapi yang kita lakukan saat ini masih mengusulkan formasi yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja tenaga kerja di lingkungan Pemkot Pontianak, mudah-mudahan bisa terserap semuanya,” harapnya.

Ia memaparkan beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK. Ani menjelaskan, perbedaan tersebut seperti penerimaan pensiunan, tugas belajar, kenaikan pangkat, cuti alasan penting serta mutasi yang hanya menjadi hak PNS. Kendati demikian, dirinya optimis ke depan pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada PPPK dengan langkah lain.

“Pada dasarnya haknya hampir sama, seperti tunjangan baik PNS dan PPPK sama-sama mendapatkan hak tunjangan dari pemerintah daerah,” katanya.

Indah Kartika (38) Arsiparis PPPK yang sebelumnya telah mengabdi 18 tahun sebagai tenaga honorer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak, berbagi pengalamannya berjuang mendapatkan status ASN. Berbagai tantangan dilewati, baik dari sisi akademis, teknis hingga administrasi. Dirinya senang bisa lulus menjadi PPPK di lingkungan Pemkot Pontianak dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Perjuangannya ikut tes, berat harus belajar lagi. Pesan Pak Pj Wali Kota bahwa kita harus rajin bekerja dan disiplin,” ucapnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS