OMP: Solusi Data Peta Terintegrasi untuk Pembangunan Strategis

(Ki-Ka) Kepala Badan Informasi Muh Aris Marfai, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Susiwijono, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Marcia, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Rachman Rifai dalam acara Media Briefing: Road to One Map Policy (OMP) di Jakarta, Selasa (2/4/2024) (ANTARA)

Jakarta (Suara Kalbar)- Pengembangan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy – OMP) dipandang sebagai instrumen penting dalam penyelesaian pembangunan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menyatakan bahwa OMP dapat memberikan data peta yang lebih lengkap dan terintegrasi, membantu dalam proses rencana pembangunan tata letak kota serta perizinan usaha.

“Kita menyelenggarakan pembangunan di ibu kota negara (IKN), salah satu yang krusial adalah data peta, termasuk terkait dengan perizinan usaha,” katanya melansir dari ANTARA, Rabu(3/4/2024).

Selain IKN, OMP juga dapat dimanfaatkan sebagai data rujukan dalam pengembangan proyek strategis lainnya seperti tata kelola kelapa sawit dan keberlanjutan kebijakan hilirisasi.

OMP dianggap sebagai jawaban atas permasalahan data pertanahan yang tumpang tindih karena menggunakan data aktual dari berbagai kementerian/lembaga yang disinkronisasikan.

“Tata kelola sawit, kita masuk ke dalam Satgas tata kelola sawit,” jelas Aris.

Aris menilai OMP merupakan salah satu jawaban dari permasalahan data pertanahan yang tumpang tindih. Hal itu karena dalam kebijakan ini, pemerintah menggunakan data aktual dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang disinkronisasikan sehingga lebih akurat.

Kebijakan ini turut melibatkan 24 K/L dan 34 provinsi, serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan dan Kemaritiman.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG Lien Rosalina mengatakan, OMP dapat menjadi solusi bagi maraknya kasus mafia tanah di Indonesia. OMP dinilai mampu memberikan data lokasi dan status tanah yang lebih detil.

“Ini bisa mengatasi masalah mafia tanah, sepanjang data spasialnya masuk ke data satu peta,” tutur Lien.

Kendati demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan OMP, yakni perbedaan regulasi dan keterpaduan standard teknis penyusunan basis data spasial dari masing-masing produsen.

Kemudian masih adanya produsen data dan informasi geospasial yang belum memiliki pedoman penyusunan basis data.

“Selain hal tersebut, peta yang merupakan bagian dari produk hukum kebijakan, memiliki tantangan tersendiri dalam perbaikan karena harus diikuti dengan revisi produk hukum tersebut,” pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS