Kementan Optimis Berhasil Cetak Sawah 500 Ribu Hektare di Merauke

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Yasin Limpo, dan sejumlah pejabat meninjau areal persawahan yang menjadi kawasan lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah.

Jakarta (Suara Kalbar)- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis pemerintah bisa mecapai target mencetak 500 ribu hektare sawah baru di Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang diharapkan bisa menjadi lumbung pangan nasional.

Sebelumnya, Kementan telah melakukan program cetak sawah di provinsi yang sama seluas 10 ribu hektare pada beberapa tahun yang lalu. Mentan Andi Amran mengklaim program tersebut berhasil karena telah memproduksi sebanyak enam ton per hektarenya.

“Dulu rencana kita kembangkan di sini sampai satu juta hektare. In syaa Allah ke depan ini, kita mencoba merintis, membangun, mencetak sawah 500 ribu hektare karena lahannya sudah ada dan siap, dan ini sangat bagus. Potensinya luar biasa, airnya melimpah dan seterusnya, ini kita jadikan lumbung pangan,” ungkap Mentan dalam siaran pers yang diterima oleh VOA Indonesia.

Menurutnya, jika kelak program ini berhasil ia yakin kedaulatan pangan bisa tercapai meskipun berbagai risiko seperti faktor cuaca dan krisis pangan dunia membayangi.“Ini sangat strategis sehingga In syaa Allah ke depan yang sudah ada kita tingkatkan indeks pertanamannya. Kemudian yang 500 ribu hektare kita akan garap, moga-moga dalam satu tahun selesai, ini nanti menjadi lumbung pangan, menjadi kekuatan kita,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Merauke sendiri dikenal sebagai etalase perdagangan dan transportasi di wilayah Indonesia Timur, wilayah Pasifik dan Rumpun Melanesia. Merauke merupakan kabupaten di Papua Selatan dengan potensi lahan pertanian 1,2 juta hektare.

Provinsi Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten, 74 distrik, 13 kelurahan, dan 674 kampung. Sedangkan populasi di Merauke mencapai 243.722 jiwa dengan total luas wilayah mencapai 127.280,69 kilometer.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan wilayahnya merupakan penunjang bagi kebutuhan pangan di Papua.

Saat ini, pemerintah juga tengah menyiapkan pertanian organik sebagai solusi pertanian berkelanjutan yang lebih sehat. Selain itu, kata Romanus, pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur irigasi untuk target produksi yang lebih besar.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dukungan dan arahan terhadap jalannya pembangunan pertanian di wilayah Merauke. Ke depan, kami siap menjadikan pertanian sebagai solusi masa depan yang berkelanjutan,” kata Romanus.

Empat Pilar

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), memastikan program cetak sawah tersebut akan berakhir dengan kegagalan. Ia juga membantah klaim dari Mentan bahwa program cetak sawah sebelumnya yang dilakukan di provinsi yang sama telah berhasil.

“Kata siapa (berhasil)? Sekali-kali cek ke sana. Yang program cetak sawah 1,2 juta hektare di Merauke hasilnya apa? Coba saja di cek, tidak ada hasilnya. Saya sendiri ketemu dengan direktur Medco, karena dulu awalnya idenya dari Medco. Tidak ada (hasilnya). Medco juga lari dari sana. Keluar. Pemerintah itu seringkali membikin program yang menggebu-gebu seperti itu seolah-olah luar biasa tapi hasilnya nol,” ungkap Dwi.

Dwi merujuk pada Medco Group, korporasi multibisnis yang didirikan mendiang penguasa minyak dan gas bumi, Arifin Panigoro.

Menurutnya, program pengembangan lahan pangan dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu selalu gagal. Penyebabnya, kata Dwi pemerintah selalu melanggar empat pilar yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu.

Pilar pertama adalah kesesuaian lahan dan agro climate (dampak iklim dan cuaca terhadap pertanian). Pilar kedua yaitu kelayakan infrastruktur yang menurutnya cukup berat untuk terpenuhi seperti infrastruktur air. Dalam pilar kedua ini, katanya, masih ada infrastruktur jalan usaha tani yang harus dikelola dengan baik.

Pilar ketiga adalah kelayakan budi daya dan teknologi. Lalu terakhir, pilar masalah sosial ekonomi pertanian yang menurutnya cukup kompleks karena berkaitan dengan masalah lahan, dan juga berkaitan dengan jumlah petani yang terus menurun.

“Jadi serin gkali, program pemerintah itu program bombastis tapi tidak ada hasilnya. Yakin saya itu juga akan gagal. Itu hanya sekedar jargon, wacana sangat bombastis, tapi tidak akan ada hasilnya. Bisa saja berhasil selama empat pilar itu bisa dipenuhi. Selama dari empat pilar tersebut satu saja tidak bisa dipenuhi, pasti gagal jawabannya,” jelasnya.

Kesejahteraan Petani

Agar ke depan produktivitas pangan bisa membaik dari waktu ke waktu Dwi menekankan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini, pemerintah kata Dwi sama sekali tidak peduli dengan nasib petani sehingga banyak petani yang berhenti dari profesinya karena cenderung merugi.

Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan konsumen, dan mengatasi masalah pangan dengan cepat lewat cara impor.

“Saya sederhana saja, tingkatkan kesejahteraan petani, karena apa? Ketika petani sejahtera, ketika petani mendapat profit yang memadai dari lahan yang mereka olah, mereka akan mempertahankan lahannya. Lalu mereka akan berupaya mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya,” papar Dwi.

Sebaliknya, bila petani terus merugi, mereka tidak akan mampu mengadopsi teknologi baru dan lambat laun akan menjual lahan mereka.

Peningkatan kesejahteraan petani akan berdampak besar, tidak hanya untuk petani itu sendiri, tetapi juga bisa menarik anak muda tertarik untuk terjun di dunia pertanian.

“Lalu petani akan mempertahankan lahan yang mereka kuasai, bahkan mereka juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan saat ini. karena lahan kosong atau lahan kering saja itu masih ada 14 juta hektare di Indonesia, dan itu belum termanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.

Diversifikasi Pangan

Senada dengan Dwi, Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian, Unika Santo Thomas Medan, Posman Sibuea mengatakan pemerintah harus memiliki kajian akademik yang menyeluruh jika ingin melakukan program pengelolaan lahan pangan dalam skala besar, termasuk apakah keputusan untuk mencetak sawah baru di wilayah timur Indonesia tersebut sudah tepat. Pasalnya, mayoritas masyarakat di sana tidak banyak mengkonsumsi beras.

Menurutnya, jika memang pemerintah ingin tetap mengolah lahan pangan dalam jumlah besar, jangan hanya terpaku pada padi. Ia menyarankan untuk mengembangkan pangan lokal di wilayah masing-masing.

“Sebetulnya kalau mau dilakukan, coba dilihat apakah memang harus padi? atau memang pangan-pangan lokal saja yang harus dikembangkan di sana, karena di Papua itu dari dulu tidak pernah mengenal beras. Mungkin dengan umbi-umbian, sagu, jagung (akan berhasil),” ungkap Posman.

Namun, Posman menekankan bahwa jika pemerintah memang ingin memajukan produksi pangan lokal, hal itu harus dilakukan dengan manajemen yang profesional. Dengan mendorong diversifikasi pangan dan mempertahankan keanekaragaman pangan lokal di berbagai wilayah, dia yakin ketergantungan Indonesia terhadap beras bisa berkurang secara alami.

“Kita lihat tingkat konsumsi beras di Indonesia masih tinggi, rata-rata 90-100 kg per kapita per tahun. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, negara-negara maju, mereka bisa hidup tanpa harus mengkonsumsi nasi tiga kali sehari,” jelasnya.

Pakar: Keberhasilan Proyek Lumbung Pangan Tidak Bisa Instan

Selain kajian akademik, imbuh Posman, hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan lumbung pangan terutama padi ini adalah pendampingan kepada petani. Jika dibandingkan dengan petani padi di negeri penghasil beras seperti Vietnam, Thailand dan India, mereka cenderung sejahtera. Oleh karena itu, produktivitasnya selalu terjaga dengan baik.

“Kalau sudah 500 ribu hektare, ini sudah sangat luas sekali. Bagaimana nanti petani mengelola itu. Apakah seperti nasib di Kalimantan yang ditinggalkan oleh petani yang sudah dibagi lahannya, karena memang setelah selesai dikasih lahan, dikasih sarana produksi, pemerintah meninggalkan. Sehingga petani-petani lokal yang ada di food estate itu merasa ditinggalkan oleh pemerintah, tidak diberi lagi pendampingan untuk mereka. Jadi, petani lokal itu jangan ditinggalkan, mereka harus menjadi tuan di atas tanahnya,” pungkasnya.

IKUTI  BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS