Jakarta (Suara Kalbar)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) kini menggunakan cara-cara baru dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu cara baru yang dimanfaatkan adalah dengan menggunakan aset kripto, aset virtual, dan NFT. Angka TPPU di aset kripto secara global bahkan mencapai US$ 8,6 miliar, yang setara dengan Rp 139 triliun.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta pada Rabu (17/4/2024).
“Angka itu setara dengan Rp 139 triliun dan itu bukan besar, tetapi sangat besar sekali,” ungkap Jokowi melansir dari Beritasatu.com, Rabu(17/4/2024).
Jokowi menekankan pentingnya bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus mempelajari model baru dalam praktik pencucian uang dengan menggunakan teknologi. Dia menegaskan bahwa pelaku TPPU terus mencari cara baru, dan pihak yang berwenang harus bergerak cepat untuk tidak tertinggal.
“Pelaku TPPU terus mencari cara baru untuk praktik pencucian uang, maka kita tidak boleh kalah. Tak boleh kalah canggih dan tak boleh jadul serta kalah melangkah. Harus bergerak cepat dan ada di depan mereka. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan tertinggal terus,” paparnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan akan pentingnya memantau aktivitas digital seperti lokapasar, uang elektronik, dan kecerdasan buatan (AI) yang melibatkan otomasi transaksi. Hal ini karena teknologi berkembang dengan cepat.
Selain menghadapi ancaman TPPU, Jokowi juga menekankan pentingnya memonitor dan mencegah pendanaan terorisme. Dia berharap agar PPATK dan kementerian/lembaga terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi dalam menghadapi tantangan ini.
“Saya berharap PPATK serta kementerian/lembaga terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” pungkas Jokowi.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
