Fokus OIKN: Penataan Kawasan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Jakarta (Suara Kalbar)- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlangsung konsisten sesuai rencana, termasuk pelaksanaan upacara kemerdekaan 17 Agustus yang pertama kali akan dilakukan di ibu kota baru tersebut pada tahun 2024.

Kepala OIKN, Bambang Susantono, menyampaikan bahwa proyek-proyek penting di IKN, seperti Kawasan Istana Kepresidenan, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Rumah Tapak Menteri, Rusun prajurit Polri dan BIN, serta Rusun ASN terus berjalan sesuai rencana.

“Perkembangan hari ini jauh lebih maju atau lebih terlihat,” katanya melansir dari ANTARA, Rabu(19/3/2024).

Bambang juga menyampaikan bahwa beberapa proyek penting di IKN seperti Kawasan Istana Kepresidenan, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Rumah Tapak Menteri, Rusun prajurit Polri dan BIN, serta Rusun ASN terus berjalan.

Ia mencontohkan aspek penting seperti pembangunan Istana Presiden sudah mencapai 58,5 persen per 29 Februari 2024, dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Kemudian, progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 78,64 persen.

Terkait pelaksanaan upacara 17 Agustus, Bambang menjelaskan bahwa sudah ada integrasi antara perayaan kebangsaan dan pengembangan infrastruktur sekaligus rencana ekosistem di IKN.

Beberapa infrastruktur pendukung seperti hotel dan jalan juga sudah terus dibangun secara masif.

“Beberapa investor swasta yang sudah mulai kelihatan gedungnya terutama untuk Hotel Nusantara,” kata Bambang.

Hotel Nusantara diharapkan selesai pada Agustus 2024 dan bisa mulai beroperasi dengan 200 kamar.

Selain itu, dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), penataan kawasan lingkungan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Otorita IKN.

Bambang juga menyoroti pentingnya penanganan penataan kawasan di wilayah serta kepastian bahwa pembangunan tidak merugikan masyarakat setempat karena IKN bukan hanya dirancang sebagai kota cerdas, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip manusia, alam dan budaya.

“Kami ingin mereka (masyarakat setempat) itu menjadi di bagian dalam IKN, dan bagaimana mereka nanti hidup lebih baik, lebih sejahtera. Jika dari mereka ingin membuka usaha akan kami sediakan tempat yang kami tata dalam satu kawasan yang benar-benar humanis,” kata dia.

Bambang juga menyambut baik telah bergabungnya Otorita IKN menjadi mitra ke-17 dari Komisi II DPR RI.
Pembangunan IKN, sebagaimana UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara, dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia Emas 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS