Mempawah (Suara Kalbar) – DPRD Mempawah Kalimantan Barat menggelar Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi di ruang sidang DPRD, Selasa (6/2/2024).
Sidang paripurna ini dilaksanakan karena Muhammad Pagi tak bisa lagi melaksanakan tugas selaku Wakil Bupati Mempawah periode 2019-2024 karena wafat pada Minggu (20/1/2024) lalu.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD beserta undangan yang hadir, Bupati Mempawah Erlina mengungkapkan rapat paripurna ini merupakan tahapan yang mesti dilaksanakan agar proses pemerintahan tetap bisa berjalan sesuai konstitusi.
Menurutnya, almarhum Wabup Muhammad Pagi adalah sosok yang berdedikasi, penuh semangat dan selalu berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Mempawah yang lebih baik.
“Jejak perjalanan hidupnya adalah cerminan dari tekad dan pengorbanan dalam melayani masyarakat dan dan memajukan daerah ini,” kenang Erlina.
Di balik setiap kebijakan dan langkah yang diambil, almarhum Wabup Muhammad Pagi selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
“Kepergian beliau meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Tidak hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai teman setia bagi kita semua,” kenang Erlina lagi.
Karena itu, lanjut bupati, semangat juang dan dedikasi almarhum Wabup Muhammad Pagi akan menjadi inspirasi untuk melanjutkan perjuangan membangun Kabupaten Mempawah yang lebih baik.
Atas nama Bupati Mempawah mewakili masyarakat Kabupaten Mempawah, Erlina menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Wabup Muhammad Pagi.
“Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT, dan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas segala amal kebaikan, khususnya selama menjalankan tugas selaku Wakil Bupati Mempawah,” ucap Erlina mendoakan.
Ia juga berharap, keluarga besar Wabup Muhammad Pagi yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.
Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Mempawah ini dipimpin Ketua DPRD Ria Mulyadi yang didampingi Wakil Ketua Darwis Harafat.
Turut hadir pihak keluarga almarhum, unsur Forkopimda, Sekda Mempawah Ismail, para anggota DPRD, pimpinan OPD, pimpinan organisasi vertikal, BUMN, dan lainnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
