Opini  

Menciptakan Iklim Anti Kekerasan di Sekolah

Al Mahfud

Oleh: Al Mahfud

Kekerasan dan perundungan siswa yang ramai diberitakan media dalam beberapa waktu terakhir ini menyadarkan kita semua pentingnya membangun iklim yang nyaman dan anti kekerasan di sekolah. Dibutuhkan stretegi yang menyeluruh dalam mencegah dan menangani kekerasan di kalangan anak didik.

Pada 8 Agustus 2023, Mendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar ke 25: Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Tujuannya adalah mengatasi dan mencegah kasus kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.

PPKSP ini dibuat untuk melindungi semua warga sekolah. Mulai dari siswa, pendidik, staf pendidikan, dari kekerasan selama kegiatan pendidikan baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.

Ketika berbicara tentang upaya mencegah dan mengatasi kekerasan, maka perlu langkah yang menyeluruh dari berbagai aspek. Dalam hal pencegahan, penting untuk dilakukan edukasi anti kekerasan, regulasi yang mendukung, hingga bagaimana iklim akademik yang kondusif yang menunjang kenyamanan dan relasi positif antar semua warga sekolah.

Menurut Tuti Budirahayu dan Novri Susan (2018) ada beberapa variabel yang menjadi pencetus berbagai bentuk kekerasan di sekolah. Di antaranya pola interaksi antara guru dan siswa, antara siswa senior dan junior yang tak akrab, hingga iklim akademik yang tidak mendukung suasana belajar nyaman dan menyenangkan.

Variabel-variabel tersebut harus menjadi perhatian serius agar kita bisa meredakan sumber-sumber kekerasan di sekolah. Bagaimana mencegah perundungan, kekerasan, intoleransi di sekolah? Hal mendasar yang harus disadari adalah tentang bagaimana membangun pola interaksi positif, saling menghargai dan menghormati baik siswa dengan guru maupun antarsiswa.

Di antara salah satu poin dari pencegahan kekerasan dalam aspek edukasi dalam PPKSP adalah melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan di seluruh warga satuan pendidikan. Dari sinilah kita harapkan nilai-nilai empati dan saling menghormati bisa terbangun sehingga menciptakan pola interaksi yang positif dan damai antarwarga sekolah.

PPKSP juga memberi definisi yang jelas untuk membedakan berbagai bentuk kekerasan. Seperti kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Dengan kepastian tersebut juga diharapkan tak ada kebijakan di lembaga pendidikan yang berpotensi memicu kekerasan.

Kebijakan yang mengandung kekerasan maksudnya adalah kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan (merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id).

“Peraturan baru ini dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan yang berpotensi memicu kekerasan, baik dalam bentuk keputusan, surat edaran, catatan dinas, himbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain, dilarang,” kata Mendikbudristek Nadiem Makariem dalam peluncuran Episode 25 Merdeka Belajar (08/08/2023).

Pembentukan TPPK dan Satgas

Adapun dalam hal penanganan, diatur mekanisme penanganan kekerasan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah. Sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Anggota TPPK adalah perwakilan dari pendidik dan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Kemudian anggota Satgas terdiri dari unsur perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak, perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial dan organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.

Dalam waktu 6-12 bulan setelah peraturan ini diundangkan, TPPK dan Satgas tersebut harus dibentuk. Urutan mekanisme penanganan kekerasan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, hingga pemulihan. TPPK dan Satgas harus menangani masalah kekerasan hingga memastikan pemulihan korban.

Di samping berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah tersebut, penting untuk menciptakan iklim akademik yang kondusif di sekolah. Salah satu poin penting dalam hal ini adalah memastikan adanya perhatian dan kasih sayang yang adil dari guru pada semua siswa. Sehingga setiap individu siswa dengan latar belakang kecerdasan serta karakter apa pun merasa mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari lingkungannya. Harapannya, tidak muncul bibit-bibit pemicu kecemburuan dan kekerasan di kalangan siswa.

*Penulis, aktif menulis topik-topik pendidikan.
Menulis artikel, esai, dan ulasan buku di berbagai media cetak dan online