Festival HAM 2023 di Singkawang, Ajak Publik Rayakan HAM, Inklusivitas, dan Toleransi

Singkawang (Suara Kalbar)- Sebanyak lebih dari 500 peserta dan undangan baik dalam negeri dan luar negeri direncanakan hadir dan meramaikan pelaksanaan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2023 pada 17-19 Oktober 2023.

Festival HAM akan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat hingga daerah lainnya, juga tamu perwakilan dari negara sahabat.

Festival HAM 2023 mengangkat tema “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif”. Pemilihan tema besar ini karena relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang memerlukan peningkatan gema narasi-narasi keberagaman dan dapat merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah, serta cita-cita untuk mendorong dan meyakinkan masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif, baik di Indonesia maupun di dunia.

“Festival HAM ini adalah wujud dari komitmen bersama kita untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negara tanpa seorangpun yang tertinggal, no one left behind,” ujar Siti Ruhaini Dzuhayatin, Tenaga Ahli Utama Bidang HAM KSP saat konferensi pers di Ruang TCM Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (16/10/2023).

Selama 3 hari, gelaran Festival HAM akan menghadirkan 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel, dialog orang muda, kunjungan ke sejumlah tempat yang memiliki makna penting terkait HAM, deklarasi Festival HAM, kampanye toleransi, sosialisasi anti-bullying, pertunjukan seni, hingga pameran produk dan kuliner lokal. Hasil diskusi di semua sesi tersebut menjadi rumusan deklarasi yang berisi gambaran situasi kondisi HAM, temuan saat diskusi, dan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Harapannya, deklarasi rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah dan pusat. Menariknya, masyarakat luas juga akan diajak untuk merasakan dan mempelajari langsung makna toleransi dan inklusivitas yang menjadi tema besar festival ini. Hal ini dilakukan melalui kegiatan jalan-jalan ke tempat-tempat yang mencerminkan toleransi dan keberagaman yang kental di Kota Singkawang, yaitu area Masjid Raya dan Pekong Tua.

Selain itu, ratusan anak sekolah dan publik lainnya akan mengikuti toleransi kampanye dan sosialisasi anti-bullying sebagai bentuk penanaman nilai HAM sejak dini pada anak bangsa.

Festival HAM merupakan forum berbagi pengalaman praktik baik dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diselenggarakan pada suatu daerah sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kantor Staf Presiden (KSP) RI, bersama Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengekspresikan kebijakan dan praktik HAM di daerahnya.

Terpilihnya Kota Singkawang sebagai tuan rumah Festival HAM merupakan hasil perjuangan segenap pemangku kepentingan dan masyarakat di Kota Singkawang menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang menempati peringkat pertama Indeks Kota Toleran (IKT) hasil survei SETARA Institute pada 2022. Festival ini juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan Kota Singkawang lebih luas kepada masyarakat setanah air dan dunia internasional.

Dalam Festival HAM 2023 ini, pemerintah Kota Singkawang menunjukkan nilainilai kolektif dan praktik-praktik toleransi yang telah mendarah daging di wilayahnya, serta cerita dan pembelajaran tentang penghormatan HAM kepada para peserta festival. “Kami berharap predikat Kota Toleran yang sudah dicapai oleh Kota Singkawang ini terus dapat dipertahankan sembari berupaya mewujudkan Singkawang sebagai human rights city atau Kota HAM di Indonesia,” ujar Sumastro.

Pj Wali Kota Singkawang, dalam konferensi pers Festival HAM 2023 pada 16 Oktober 2023. Dalam kesempatan ini, Kota Singkawang juga akan berbagi pengalaman dan informasi kepada daerah lain mengenai cara merawat dan mengimplementasikan kehidupan yang bertoleransi.

“Penghargaan Kota Paling Toleran dimaksudkan untuk mempromosikan praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran (IKT) ditujukan untuk memberikan informasi tentang status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan, dan inklusi sosial,” jelas Sumastro.

Festival HAM adalah pembuktian bagi Kota Singkawang dengan tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi mampu menunjukkan tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negara dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Singkawang dapat dikatakan terlibat aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap kebijakan daerah yang dibuat.

“Komnas HAM berharap agar Festival HAM menjadi forum untuk terus mendorong pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui peran pemerintah daerah. Sehingga, HAM menjadi nilai dan prinsip yang digunakan dalam kebijakan dan pelayanan bagi masyarakat, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Atnike Nova Sigiro, Ketua Komnas HAM.

Festival HAM juga lahir sebagai bentuk pengawalan masyarakat sipil bagi pemerintah daerah dalam memastikan perwujudan kehidupan masyarakat di wilayahnya agar sesuai dengan prinsip kabupaten/kota HAM.

“Setiap tahun sejak 2014, INFID bersama Komnas HAM melakukan pelatihan kabupaten/kota HAM di berbagai wilayah di Indonesia. Setiap tahunnya, Festival HAM ini merupakan puncak perayaan penghormatan HAM bagi masyarakat luas setelah pemerintah daerahnya mendapatkan pelatihan.

Sehingga, bisa dikatakan Festival ini bentuk pengawalan dari masyarakat sipil atas komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip kabupaten/kota HAM. Sekaligus kami ingin publik juga bisa semakin memahami hak-haknya sebagai warga negara melalui festival ini”, terang Iwan Misthohizzaman, Direktur Eksekutif INFID.

Pada 13 Juli 2023, INFID, Komnas HAM, KSP, dan Pemerintah Kota Singkawang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM ke seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya, salah satu capaian Festival HAM adalah konsep dan praktik Kabupaten/Kota HAM yang tersebar luas ke seluruh Pemda dan masyarakat. Festival HAM merupakan kolaborasi multipihak sebagai inisiatif kebangsaan.

HAM merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah, lembaga nasional HAM, dan kelompok masyarakat sipil yang gema dan praktiknya perlu diperluas ke daerah lainnya di Indonesia.

Agenda ini dapat terlaksana tidak hanya berkat kolaborasi dan kerja sama antara Komnas HAM, INFID, Kantor Staf Presiden, dan Pemerintah Kota Singkawang, tentunya juga dengan dukungan baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan instansi lainnya. Disamping itu pelaksanaan kegiatan festival HAM ini didukung oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), Pemkot Singkawang, Inklusi, KEMITRAAN melalui program Estungkara, dan Indonesia AiDS Coalition (IAC).

Tentang Festival HAM Festival HAM 2023 di Singkawang merupakan kelanjutan dari festival serupa yang telah dilaksanakan sejak 2014. Awalnya, Festival HAM dilaksanakan dalam bentuk Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM dan pada 2015 dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya, pada 2016 namanya diubah menjadi Festival Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM.

Penggunaan kata ‘festival’ bertujuan agar lebih mudah diterima semua pihak dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas tanpa menghilangkan substansi konferensinya, yaitu membahas persoalan dan dinamika HAM yang ada di masyarakat.

Festival HAM ini telah mendapat pengakuan positif dari dalam negeri karena kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang positif dan konstruktif guna pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia dan dunia. Konferensi Kabupaten/Kota HAM mendapat respon dan dukungan positif dari Presiden Joko Widodo agar kegiatan semacam ini dapat dipertahankan dan diteruskan di masa mendatang.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Pidato Peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2020 menyatakan dan mendukung konferensi pengarusutamaan HAM di kabupaten kota.

“Saya menyambut baik Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, atas kerja sama pemerintah, Komnas HAM dan masyarakat pemerhati HAM. Kegiatan ini merupakan komitmen bersama dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM di daerah,” katanya.

Konferensi atau Festival Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM juga mendapat pengakuan dari komunitas internasional.

Pengakuan itu terlihat dari kehadiran perwakilan dari Eropa, Amerika Latin, dan Asia pada acara Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM, yang secara kelembagaan berasal dari perwakilan kota, organisasi masyarakat sipil, dan badan PBB.

Partisipasi komunitas internasional untuk berbagi pengalaman tentang praktik baik di negaranya masing-masing dan juga untuk belajar dari pengalaman kabupaten/kota di Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tata kelola pemerintahannya telah menjadi penanda dukungan internasional dan kebutuhan untuk berbagi pengalaman baik kepada warga dunia.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS