Taliban Menghentikan Operasional Salon Kecantikan di Afghanistan

Suara Kalbar – Pemerintahan Taliban di Afghanistan telah mengeluarkan perintah yang memerintahkan ratusan salon kecantikan yang dikelola oleh perempuan untuk ditutup. Dalam kurun waktu satu bulan, semua bisnis tersebut harus menghentikan operasional mereka. Larangan terbaru ini merupakan bagian dari serangkaian pembatasan yang menghalangi akses perempuan untuk bekerja dan berada di ruang publik di negara yang dilanda kemiskinan ini.

Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Kebajikan Taliban telah memberitahu pihak berwenang di ibu kota Kabul dan provinsi-provinsi untuk segera menegakkan larangan ini serta mencabut izin operasional dari semua salon kecantikan tersebut. Dikatakan bahwa arahan ini berasal dari fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada.

Juru bicara kementerian moralitas telah mengonfirmasi pemberitahuan tersebut pada Selasa tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengimbau Taliban untuk membatalkan keputusan penutupan salon kecantikan ini. Kantor PBB di Kabul mengungkapkan kekhawatiran bahwa “pembatasan baru terhadap hak-hak perempuan ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan bertentangan dengan pernyataan dukungan bagi kewirausahaan perempuan.”

Komunitas internasional, termasuk PBB, telah secara konsisten menyerukan pengakhiran pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut membuat “hampir tidak mungkin” bagi dunia untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah Taliban.

Namun, Akhundzada menolak seruan untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan. Ia bersikeras bahwa pemerintahannya akan menjalankan negara ini sesuai dengan budaya Afghanistan dan hukum Islam.

Perintah penutupan salon kecantikan ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perempuan di Afghanistan, baik secara ekonomi maupun sosial. Perempuan yang bekerja di industri kecantikan akan kehilangan sumber penghasilan mereka, sementara perempuan secara umum menghadapi pembatasan lebih lanjut dalam mengakses ruang publik. Situasi ini juga meningkatkan kekhawatiran internasional mengenai perlindungan dan hak asasi perempuan di bawah pemerintahan Taliban yang baru.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS