Tingkatkan Penegakan Aturan Perlintasan Orang, Divisi Keimigrasian Gelar Rapat Koordinasi di Bengkayang

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Bengkayang, Lorensius.[HO-Kemenkumham Kalbar]

Bengkayang (Suara Kalbar) – Guna meningkatkan penegakan aturan Negara terkait perlintasan orang, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar melalui Divisi Keimigrasian melaksanakan Rapat Koordinasi Perlintasan Orang di Kabupaten Bengkayang, Rabu (31/05/2023).

Kepala Divisi Keimigrasian Tato Juliadin Hidayawan dalam sambutannya menyampaikan, perlintasan orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa seseorang dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi syarat-syarat tertentu,” ujar Tato.

Menurut Tato begitu panjangnya garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia, potensi adanya pelanggaran aturan perlintasan orang dapat saja terjadi. Maka dari itu perlu adanya upaya bersama lintas pemerintah terkait dalam memberantas pelanggaran tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran aturan perlintasan ini dengan melakukan rapat koordinasi bersama, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran peraturan perlintasan orang.

“Kegiatan koordinasi ini merupakan salah satu langkah awal kita bersama untuk menegakkan peraturan negara di wilayah perbatasan, khususnya di Kalbar” tegas Tato.

Dirinya melanjutkan, saat ini perlintasan orang antar negara semakin meningkat pasca pandemi covid19 mereda. Masyarakat di perbatasan dapat keluar masuk  dengan segala macam tujuan, seperti kegiatan bisnis, sosial budaya, kunjungan keluarga, wisata dan lain sebagainya.

Kita sebagai garda terdepan di perbatasan diharapkan dapat memberikan informasi – informasi dan edukasi kepada masyarakat di perbatasan terkait dengan peraturan perlintasan orang antar negara.

“Semoga dengan kegiatan dapat meminimalisir terjadinya perlintasan orang secara ilegal, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perlintasan orang antar negara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,” terang Tato.

Dirinya juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat terbangun sinergitas yang kuat antar instansi terkait dalam penegakan aturan perlintasan orang.

“Saya harap dengan koordinasi ini dapat menguatkan sinergitas antar Instansi, dan partisipasi, masukan, sharing informasi serta gagasan ide bapak/ibu sekalian, terkait perlintasan orang asing di Kabupaten Bengkayang. Sehingga tidak ada pelanggaran aturan perlintasan orang kedepannya,” tukas Tato.

Sementara itu Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Hasanin, menambahkan, kegiatan yang berlangsung di Hotel Lala Golden ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari Kepolisian, Danramil, Camat dan Kepala Desa.

“Kami mengundang peserta yang terdiri dari Danramil Jagoi Babang, 3 Kapolsek dan 3 Camat, yaitu dari Jagoi Babang, Siding, Seluas, Kepala KPP Bea Cukai, Kepala KUA, Kepala Balai Karantina Jagoi Babanair#mi lakukan mengingat mereka merupakan bagian yang paling dekat dengan masyarakat perbatasan,” tutur Hasnanin.

Narasumber dari kegiatan ini yaitu Kepala Divisi Keimigrasian Tato Juliadin Hidayawan serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Bengkayang Lorentius, lanjut Hasanin.

Hadir juga dalam kegiatan  Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Samuel Pengihutan Panggabean, Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian Markus Lenggo Rindingpadang, Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian Samsudin, Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian Muhammad Nur Mansyur, Perwakilan Kantor Imigrasi Singkawang, Perwakilan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta JFT dan JFU Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS