Mendagri Dorong Daerah Tingkatkan PAD dan Kemampuan Fiskal Untuk Kesejahteraan Rakyat

Singkawang (Suara Kalbar) – Pemkot Singkawang memperingati Hari Otonomi Daerah ke-27 dengan menggelar upacara di halaman kantor Wali Kota pada Sabtu (29/4/2023). Dalam upacara yang mengusung tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul” tersebut, Sumastro, Pj Wali Kota Singkawang, menjadi Inspektur Upacara.

Dalam amanat Mendagri yang dibacakan oleh Pj Wali Kota Singkawang, disampaikan bahwa setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kemampuan fiskal daerah. Namun, data menunjukkan bahwa tujuan filosofi dari otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai.

“Namun data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan,” katanya, dalam keterangan tertulis diterima Suarakalbar.co.id, Minggu(30/4/2023).

Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri mencatat bahwa beberapa daerah masih memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui TKDD. Hal ini dianggap ironis karena kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangannya masih tergantung pada pemerintah pusat.

“Hal ini tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam amanat Mendagri, daerah yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya diharapkan dapat memanfaatkannya untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, daerah yang memiliki kemampuan PAD baik tetapi IPM nya rendah, angka kemiskinan tinggi dan akses infrastruktur belum baik perlu melakukan evaluasi untuk memastikan penyusunan APBD tepat sasaran, efektif dan efisien.

“Kepada daerah yang kemampuan PAD baik tetapi IPM nya rendah, angka kemiskinan tinggi dan akses infrastruktur belum baik perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan penyusunan APBD tepat sasaran, efektif dan efisien,” ujarnya.

Terakhir, Mendagri juga menyoroti masalah stunting di Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun 17% secara nasional. Mendagri mengimbau kepada seluruh daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan stunting. Koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran forkopimda perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah.

“Untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran forkopimda perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS