Pontianak (Suara Kalbar) – Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Syafaruddin Daeng Usman mengungkapkan, masyarakat sipil (civil society) menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi dengan Dewan Harian Daerah Badan Pembudaya Kejuangan (DHD 45) Kalbar belum lama ini.
“Pemilu yang akan datang memerlukan peran serta civil society. Peran ini akan menyukseskan Pemilu maupun Pilkada yang dilaksanakan serentak di 2024,” tegas Bang Din sapaannya, Rabu (22/2/2023).
Dia menambahkan Pemilu tahun 2024 diprediksi akan berlangsung keras dan dinamis karena dilaksanakan secara serentak. Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan tidak ada petahana.
“Pemilu nanti diprediksi akan berlangsung keras dan dinamis, jadi perlu peran civil society yang kuat,” ucapnya.
Bang Din juga mengungkapkan DKPP RI dalam dua bulan terkahir ini sedang kebanjiran pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pengaduan yang masuk ke DKPP RI disebutnya nyaris tidak terkontrol.
“Dalam dua bulan ada seratus lebih pengaduan atau rata-rata tiga pengaduan setiap harinya. Kami selaku TPD Unsur Masyarakat Kalbar mempelajari ini semua dan tidak pernah terjadi pada pemilu sebelumnya,” ujar staf pengajar Ilmu Politik dan Sejarah di salah satu kampus pada sebuah perguruan tinggi di Kalbar tersebut.
Tercatat DKPP RI menerima 109 pengaduan pada Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023.
“Sebanyak 99 pengaduan terkait seleksi penyelenggara ad hoc, tiga pengaduan terkait rangkap jabatan, enam pengaduan terkait perbuatan amoral, dan satu pengaduan terkait verifikasi peserta pemilu,”tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
