Syafaruddin Daeng Usman Bilang Politik Identitas Berpotensi Pecah Belah NKRI

Pontianak (Suara Kalbar) – Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas, melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat.

“Kampanye yang dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh Politik Identitas. Hal tersebut selain berdampak buruk terhadap proses konsolidasi demokras, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu integrasi banggsa Indonesia,”kata Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Syafaruddin Daeng Usman, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/2/2023).

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya Politik Indentitas dan polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang maka pemangku kebijakan perlu melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mereduksi praktik Politik Identitas tersebut.

“Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi,”ungkapnya.

“Padahal dampak politik identitas tidak hanya berpengaruh pada miskinnya ide dan gagasan yang semestinya menjadi ide dan gagasan kampanye kontestasi pemilu,”sambungnya lagi.

Bang Din mengungkapkan dampak politik identitas juga berpotensi memecah belah bangsa hingga memperlambat perkembangan demokrasi.

“Dampak politik identitas, dapat menjadi lebih buruk dari itu, yaitu memecah belah bangsa dan memperlambat perkembangan demokrasi di Indonesia,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS