FGD Dewan Eksekutif Mahasiswa, Telaah Kebijakan Harga BBM dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Pontianak (Suara Kalbar) – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) di Aula Syekh Abd Rani dengan tema “Telaah kebijakan penyesuaian harga BBM dalam perspektif sosial ekonomi dan bersama mencari solusi dampak kenaikan harga”, Selasa (20/9/2022).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dr. Edi Kurnanto sebagai Dekan Fuad sekaligus pembuka acara FGD serta 3 pemateri yaitu, Agung Afrizal dari SBM Rayon V Kalbar, Rasiam M.A selaku pengamat ekonomi politik dan, Zulfidar Zaidae Muhtar SE. MM Selaku Anggota DPRD Kota Pontianak.

Sales Branch Manager PT Pertamina Rayon V Kalimantan Barat, Agung Afrizal mengatakan, kenaikan harga BBM yang saat ini dirasakan masyarakat merupakan salah satu faktor dari naiknya harga minyak mentah dunia.

“Saat ini harga minyak mentah dunia itu masih berkisar 90 US Dollar, maka dari itu kenaikan harga BBM saat ini menyesuaikan juga dari naik turunnya harga bahan baku minyak mentah atau menyesuaikan pasar di dunia,” jelasnya.

Kenaikan BBM saat ini juga menjadi faktor dari naik nya harga barang dan ini tidak gampang bagi pemerintah, pemerintah juga punya resiko dalam hal ini meskipun pemerintah sebelumnya caranya berbeda dalam menyelamati APBN.

“Pemerintah saat ini juga di tuntut oleh alam, contohnya saja kemarin saat minyak goreng naik padahal dikalimantan barat mengelola minyak sawit yg besar namun harga di Kalimantan barat lebih besar dari pada harga ekspor di Jakarta sana kan tidak masuk akal,” sambungnya.

Pengamat Ekonomi Politik, Rasiam M.A juga mengatakan saat ini Pemerintah sedang dihadapkan pada dua dilema yaitu harus menyelamatan APBN, dan yang kedua juga harus memperhatikan kondisi masyarakat.

“Sebenarnya ada mitigasi dari pemerintahan itu, mitigasi itu antisipasinya meningkatkan daya masyarakat dikalangan bawah itu dengan bantuan yang dititipakan pada kepala desa, namun jika terdapat Silpa (sisa anggaran ) yang tidak di kerjakan pihak desa itu yang di permasalahkan,” katanya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS