Ijtima MUI ke-7 Tuntas Digelar, LDII: Persatuan harus Diperjuangkan dan Dirawat!

Gubernur DKI Jakarta, Anie Baswedan, dan Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, pada suatu kesempatan beberapa waktu lalu. SUARAKALBAR.CO.ID/Foto. Dok LDII

Jakarta (Suara Kalbar) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tuntas melaksanakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Ada 12 poin kesepakatan yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut.

Yaitu makna jihad, makna khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai dan juga retribusi untuk kepentingan kemaslahatan.

Kemudian panduan pemilu dan pemilukada yang lebih bermaslahat bagi bangsa, distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan, dan hukum pinjaman online.

Juga hukum transplantasi rahim, hukum cryptocurrency, penyaluran dana zakat dalam bentuk qardhun hasan, hukum zakat perusahaan, serta hukum zakat saham.

Dikutip dari situs mui.or.id, Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, saat penutupan Ijtima Ulama ke-VII, mengatakan selama kegiatan terjadi permusyawaratan yang saling menguatkan dan mengokohkan.

Pelaksanaan musyawarah, imbuh dia, juga tidak didasarkan kepada kepentingan yang bersifat personal, baik ananiah (egois), hizbiyyah (fanatik sempit), dan lainnya.

Ia menilai hal itu menjadi wujud dari shillatul fikri (ketersambungan pemikiran) yang terjadi karena pertimbangan kemaslahatan.

‘’Perdebatan ide, gagasan yang justru menguatkan dan mengokohkan, serta meneguhkan ukhuwah dan juga kebersamaan di antara kita,’’ ujarnya.

Apa yang disampaikan Asrorun Niam Sholeh, senada dengan imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memberi sambutan dalam acara pembukaan Ijtima Ulama.

Ia meminta masyarakat semakin memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Karena Indonesia bukanlah persatuan asal-usul, tetapi persatuan tujuan.

“Menjadi Indonesia adalah bersatu untuk mencapai satu tujuan yang sama, yakni kemerdekaan hakiki, yang tidak lain adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Anies berharap seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan. Lebih memperkuat narasi sebagai satu entitas bangsa. Bukan justru dalam melihat Indonesia, ditonjolkan unsur-unsurnya.

“Alangkah baiknya tidak membahas asal usul, akan tetapi bersatu untuk tujuan bersama,” ucap dia.

Anies menganalogikan, menjadi Indonesia adalah sebuah persenyawaan. Menurutnya, berbagai unsur bergabung membentuk unsur baru yang berbeda dari unsur pembentuknya.

Karena menurutnya, seringkali orang ketika melihat Indonesia lebih menekankan unsur-unsurnya, bukan entitas barunya.

“Seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu keluarga, dia adalah keluarga. Keluarga itu ada laki-lakinya dan perempuannya, tapi keluarga bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi satu dalam tujuan. Itulah Indonesia,” tuturnya.

 

Persatuan harus Diperjuangkan dan Dirawat

Anggota Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, KH. Aceng Karimullah, yang juga pengurus DPP LDII, mengatakan masyarakat Indonesia yang lebih heterogen berbeda agama juga perlu toleransi, apalagi berbeda madzhab.

Persatuan, menurut ketua Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Dakwah LDII itu, harus diperjuangkan dan dirawat dengan berbagai ikhtiar dari setiap unsur.

“Yang perlu ditanamkan, jangan saling menghina atau mencaci karena itu semua ijtihad ulama yang sudah ada dalilnya,” tegasnya.

Jangan melihat juga, imbuh dia, asal mereka dari mana, karena sudah berikrar Bhinneka Tunggal Ika.

“Silakan melestarikan budaya masing-masing, namun ketika sudah bertemu meski agama berbeda, yang dituju hanya persatuan dan kesatuan,” katanya.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII yang digelar pada 9-11 November 2021, dilaksanakan secara hybrid dengan protokol kesehatan.

Ada 700 peserta yang ikut ambil bagian. Terdiri dari 250 orang hadir secara fisik dan sisanya secara virtual.

Kepesertaan ijtima ulama kali ini terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI, pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI pusat, pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat.

Selain itu, Ketua MUI Bidang Fatwa dan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Fakultas Syariah PTKI, serta para pengkaji, peneliti, dan akademisi di bidang fatwa.