Workshop CSR, Belasan Perusahaan di Mempawah Bahas Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Mempawah (Suara Kalbar) – Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Coorporote Social Responsibility (CSR) Kabupaten Mempawah menggelar workshop di Rumah Budaya Melayu, Rabu (8/9/2021) pagi.

Workshop CSR yang dirangkai dengan sosialisasi kebijakan kelautan dan perikanan, turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, baik jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemkab Mempawah.

Misalnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalbar, Herty Herawati, KSOP Pontianak, pimpinan OPD Mempawah, serta perwakilan manajemen perusahaan yang bernaung dalam TJSP/CSR Kabupaten Mempawah.

Kemudian, agar hasil sosialisasi turut dapat dipahami masyarakat, Forum Pengelola TJSP menghadirkan perwakilan nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit.

Workshop CSR dan Sosialisasi Kebijakan Perikanan dan Kelautan ini dibuka oleh Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi.

Ia berpesan, kontribusi perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan TJSP atau CSR hendaknya dapat meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif akan hadirnya suatu perusahaan.

“Untuk itu, TJSP atau CSR perlu diwujudkan dalam bentuk program nyata bagi internal dan eksternal perusahaan, dan bukan hanya dalam bentuk uang,” tegas Muhammad Pagi.

Dan khusus untuk kegiatan CSR bagi komunitas nelayan di wilayah laut dan pesisir, semestinya diselaraskan juga dengan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Karena itu, Muhammad Pagi menyambut baik hadirnya narasumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kalbar beserta KSOP Pontianak yang akan mensosialisasikan Kebijakan Kelautan dan Perikanan, khususnya di Kabupaten Mempawah.

Ketua Forum Pengelola TJSP Mempawah, Ismail, mengatakan, penyelenggaraan workshop merupakan bentuk kerjasama Forum TJSP dengan PT. Pelindo II dan PT. Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI).

“Kegiatan ini merupakan upaya kami untuk mendorong pengelolaan program CSR atau TJSP secara baik dan terintegrasi bersama pemerintah daerah agar terlaksana dengan secara benar, efektif dan efisien,” ujarnya.

Ismail yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, selanjutnya berharap, dari workshop ini dapat ditemukan celah-celah kelebihan, sekaligus kekurangan program penanganan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan di sekitar Terminal Kijing.

“Dan kemudian, bisa diambil langkah-langkah positif, sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan program CSR benar-benar turut menyelesaikan masalah yang ada,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Barat, Herty Herawati, yang bertindak sebagai narasumber, memaparkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2018.

Sedangkan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak memaparkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr).

Serta, dijelaskan pula terkait Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

Di sini, Forum Pengelola TJSP Mempawah berupaya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dalam penyusunan konsep pembangunan dan implementasi TJSP/CSR yang bersinergis dan humanis dengan berbagai stakeholder.

Dengan demikian, pemanfaatan TJSP/CSR perusahaan akan dapat berdayaguna bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara merata, bertahap dan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD maupun Visi Misi Bupati Mempawah.

Sedangkan Direksi PT. PMLI, maupun team leader pendampingan, dalam workshop ini mengungkapkan rekomendasi dan tindak lanjut study fishing di Kecamataan Sungai Kunyit.

Juga dipaparkan secara lugas terkait progress pendampingan sosial kemasyarakatan yang telah dilakukan PT. Pelindo II kepada masyarakat maupun nelayan di sekitar operasional Pelabuhan Terminal Kijing.