Aliansi Peladang Kalbar Minta Bebaskan Dua Peladang di Sekadau

  • Bagikan
Ketua Aliansi Peladang Kalbar, Ir Krist Heru Siswanto

Pontianak (Suara Kalbar) – Ketua Aliansi Peladang Kalbar, Ir Krist Heru Siswanto, mendesak agar Polres Sekadau menghentikan proses hukum terhadap dua peladang di Kabupaten Sekadau.

Sebelumnya, diberitakan di sejumlah media ada dua peladang atas nama Benyamin (61) dan Asun (54) diduga membuka lahan dengan cara dibakar kemudian akan ditanami padi yang masing-masing luasnya kurang lebih 0,8 Ha dan 0,7 Ha di Kabupaten Sekadau.

“Sekali pun kedua peladang tersebut tidak ditahan namun status penetapan terhadap peladang sudah tersangka jelas akan menjadi momok untuk masyarakat peladang yang menggantungkan hidupnya dengan bertani. Dan dugaan ini akan menjadi dalih aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan refresif terhadap peladang setiap tahun dengan ditetapkannya tersangka walaupun tidak ditahan. Apa artinya semua itu kalau memang mau dilakukan tindakan hukum tahan saja,” kata Ir Krist Heru Siswanto dalam rilisnya yang diterima Suarakalbar.co.id pada Rabu (22/9/2021).

Ia mengatakan jika memang para peladang bersalah di mata hukum mengapa tidak ditahan apalagi ancaman hukuman jelas bagi peladang.

“Kita ketahui berladang bagi masyarakat Dayak adalah bagian dari ritual suci yang dilaksanakan setiap tahun yang dimulai dari membuka lahan, menebas lahan, membakar lahan, menanam, merawat dan memanen. Dan puncaknya adalah pesta gawai. Peristiwa ini akan terjadi setiap tahun karena masyarakat adat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya adalah berladang. Melihat apa yang dialami oleh dua peladang di Kabupaten Sekadau akan berdampak terhadap masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, menjadi hak masyarakat adat untuk berladang secara bebas. Namun sayang nya hal tersebut terbentur dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pasal 108 dan pasal 69.

“Pasal ini merampas kebebasan hak-hak masyarakat adat. Bahwa aktivitas berladang adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang kami masyarakat adat dari semua etnis. Bahwa ada peladang yang ditangkap oleh aparat keamanan yang diduga membakar lahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mengandung konsekuensi. Pertama bahwa aparat keamanan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok para peladang yang ada di Kalimantan Barat,” kata Ir Krist Heru Siswanto.

Ia menambahkan, Kedua bahwa aparat keamanan harus mampu memberikan solusi kepada peladang yakni cara membuka lahan dengan tidak membakar.

“Ketiga bahwa aparat keamanan harus mampu mengedukasi masyarakat cara membuka lahan pertanian yang berkearifan lokal sesuai Pergub 103 tahun 2020,” kata Ir Krist Heru Siswanto.

Keempat, menurut Ir Krist Heru Siswanto, bahwa pembukaan lahan yang berkearifan lokal harusnya tidak bisa ditindak oleh aparat keamanan karena luasnya kurang dari 2 Ha. Kelima aparat keamanan wajib memberikan pembinaan kepada peladang yang tertangkap dan atau dilaporkan karena membakar lahan kurang dari 2 Ha.

Ketua Aliansi Peladang Kalbar mendesak kepada Kapolda Kalbar agar kasus Benyamin dan Asun segera diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau di SP3 karena alasan tertentu. Selain itu Aliansi Peladang Kalbar juga meminta agar Kapolda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuat MoU terkait pembukaan areal pertanian yang berkearifan lokal dan penanganannya di Kalimantan Barat harus konsisten sesuai sanksi pasal 10 Pergub 103.

“Kami akan menetapkan waktu untuk berkoordinasi dengan seluruh elemen ormas dan OKP yang ada di Kalimantan Barat untuk beraudiensi dengan Kapolda Kalbar terkait kasus peladang di Kabupaten Sekadau yang diduga membuka areal pertanian yang berkearifan lokal dengan membakar ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu kami akan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berladang untuk turun ke jalan guna menyampaikan aspirasinya ke semua Polres yang berpotensi akan menjadi tersangka. Hal ini dilakukan karena peristiwa ini akan terjadi setiap tahun maka potensi konflik aparat dengan masyarakat adat sudah terdeteksi semakin jelas,” katanya.

Ketua Aliansi Peladang Kalbar, Ir Krist Heru Siswanto, meminta Kapolda Kalbar memerintahkan Propam Polda Kalbar untuk memeriksa anggotanya yang melakukan penyidikan dan menetapkan dua orang peladang di Kabupaten Sekadau dengan mempedomani Pergub 103 tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Pertanian yang berkearifan lokal.

“Harapan masyarakat adat tentunya aparat keamanan wajib mengayomi dan melindungi masyarakat adat bukan malah sebaliknya menakuti masyarakat seperti peladang yang tidak paham dengan persoalan hukum,” kata Ir Krist Heru Siswanto.

Aliansi Peladang Kalbar berharap agar Gubernur Kalbar agar memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap kriminalisasi peladang di Kalbar juga melakukan evaluasi terhadap sosialisasi Pergub 103 di setiap tingkatan.

Aliansi Peladang Kalbar meyakini bahwa sosialisasi Pergub 103 tidak dilaksanakan secara masif di setiap tingkatan sampai di tingkat Desa apalagi Pergub itu berumur kurang lebih baru setahun sejak ditetapkan. Kebanyakan masyarakat adat mengetahui Pergub 103 namun tidak mengetahui apa isinya. Sosialisasi Pergub ini harus menjadi komitmen dan didorong oleh semua pihak sebagai tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran.

Kronologis Kasus

Sebelumnya, Polres Sekadau memproses hukum terhadap dua pembakar lahan di Kabupaten Sekadau, Minggu, 19 September 2021. Dua petani tersebut masing-masing berinisial B (61) yang membuka lahan dengan dibakar pada Sabtu, 24 Juli 2021. Kedua warga berinisial A (54) yang membuka lahan dengan cara dibakar pada Rabu, 1 September 2021.

Kemudian pada Selasa, 21 September 2021, dalam press release, Wakapolres Sekadau Kompol M Aminuddin, menegaskan keduanya tidak ditahan.

“Melalui pres release ini kami sampaikan bahwa kedua pelaku tidak pernah kami tahan meskipun proses hukum sedang berlanjut,” tegasnya.

Wakapolres mengatakan, dalam penanganan Karhutla kepolisian telah bertindak sesuai prosedur. Adapun regulasi yang digunakan Polres Sekadau dalam kasus tersebut adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal.

Sementara itu Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat, Glorio Sanen memastikan DAD akan memberikan pendampingan hukum bagi dua peladang yang menjalani proses hukum di Polres Sekadau. Glorio Sanen mengatakan, Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk menahan diri dan mempercayakan proses tersebut, baik kepada DAD dan komponen lainnya.

 

  • Bagikan